Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Tak Janji Lanjutkan Bantuan Pangan Beras hingga Akhir Tahun

Kompas.com - 27/03/2024, 16:46 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meninjau stok beras Bulog dan membagikan bantuan pangan beras kepada masyarakat dalam kunjungannya ke Kompleks Pergudangan Bulog Kalangkangan di Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah, Rabu (27/3/2024).

Kepala Negara menekankan, bantuan pangan beras tersebut akan bergulir hingga Juni 2024.

Ia pun memastikan masyarakat sekitar sudah menerima bantuan untuk bulan Januari, Februari, dan Maret.

"Ini untuk yang 10 kilo Januari sudah diterima? Februari sudah? Maret sudah, kan sudah diterima. Nanti akan dilanjutkan April, Mei, Juni. Setuju?" ujar Jokowi menyapa warga saat membagikan bantuan, dikutip dari siaran pers Sekretariat Presiden, Rabu.

Baca juga: Jokowi Lanjutkan Kunker ke Tolitoli Sulteng, Bakal Tinjau Gudang Bulog

Jokowi mengaku ingin melanjutkan bantuan pangan beras tersebut. Namun, kelanjutan bantuan akan tergantung pada ketersediaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Oleh karena itu, mantan Wali Kota Solo ini mengaku tidak berjanji bisa melanjutkan bantuan pangan beras hingga akhir tahun.

"Saya akan berusaha, tapi saya enggak janji," ucap Jokowi.


Jokowi lantas mengungkapkan alasan pemerintah memberikan bantuan pangan beras.

Menurut dia, bantuan pangan diberikan karena harga beras sedikit naik, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di banyak negara lain.

Namun, saat negara lain kekurangan pangan, ia menekankan Indonesia masih dalam posisi yang relatif baik dengan stok beras di Bulog mencapai 1,2 juta ton.

"Saya kalau ke daerah kalau datang ke gudang Bulog, pasti saya cek. Kalau terjadi masalah, saya akan segera perintahkan untuk segera stoknya mencukupi," ujar Jokowi.

Baca juga: Tim Anies-Muhaimin: Jokowi Sengaja Naikkan Tunjangan Pegawai Bawaslu untuk Pengaruhi Netralitas

Turut mendampingi Presiden Jokowi dalam kegiatan tersebut yaitu Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Kepala Badan Pangan Arief Prasetyo Adi, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, dan Bupati Tolitoli Hi. Amran Hi. Yahya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com