Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Saat Gibran Bantah Jokowi Titip Nama Menteri ke Prabowo, tapi TKN Akui Presiden Terlibat Susun Kabinet

Kompas.com - 27/03/2024, 05:20 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Beredar kabar Presiden Joko Widodo menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan dalam kabinet Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) pemenang Pemilu 2024.

Beberapa nama titipan tersebut, menurut desas-desus yang berembus, merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Namun, kabar ini dibantah oleh sejumlah pihak, mulai dari Istana, relawan Jokowi, hingga Gibran. Meski begitu, Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran mengakui bahwa Jokowi bakal dilibatkan dalam menyusun kabinet mendatang.

Dibantah Gibran

Bantahan atas isu tersebut salah satunya disampaikan oleh Gibran yang tak lain merupakan putra sulung Jokowi. Gibran mengatakan, Prabowo sendiri yang bakal menentukan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya," ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Enggak, keputusannya di Pak Prabowo," kata dia.

Baca juga: Gerindra Sebut Jokowi Bakal Terlibat Penyusunan Kabinet Prabowo, Paling Banyak Dimintai Pendapat

Meski begitu, menurut Gibran, tidak menutup kemungkinan ayahnya bakal memberi masukan ke Prabowo dalam menyusun kabinet. Namun, tetap saja, pada akhirnya Prabowo yang menentukan orang-orang yang menjadi menterinya.

"Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," ucapnya.

Wali Kota Solo itu menyakini, Prabowo pasti melibatkan dirinya untuk menentukan nama-nama menteri. Dia mengaku sudah membicarakan perihal ini bersama Prabowo.

"Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," tutur Gibran.

Istana dan relawan bicara

Pihak Istana juga buka suara mengenai kabar ini. Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwi Payana, menyebutkan, pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang merupakan hak prerogatif Presiden selanjutnya.

"Terkait narasi yang dikembangkan beberapa pihak termasuk media yang menyebutkan keterlibatan Presiden Jokowi dalam pembentukan kabinet mendatang, perlu ditegaskan, bahwa pengangkatan menteri dalam kabinet mendatang sepenuhnya menjadi hak prerogatif Presiden terpilih setelah dilantik 20 Oktober 2024," ujar Ari dalam keterangan tertulis kepada wartawan, Senin (25/3/2023).

Baca juga: PAN Anggap Wajar jika Jokowi Diajak Prabowo Bahas Kabinet ke Depan

Menurut Ari, Jokowi saat ini fokus untuk menentukan agenda pemerintahan hingga akhir masa jabatannya.

"Presiden fokus bekerja untuk menuntaskan agenda pemerintahan dan pembangunan sampai akhir masa jabatan 20 Oktober 2024," ujarnya.

Terpisah, Ketua Umum Relawan Pro Jokowi (Projo) Budi Arie Setiadi membantah kabar tersebut. Katanya, tidak benar bahwa Kepala Negara telah menitipkan nama untuk ditunjuk sebagai menteri kabinet mendatang.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Terus Berpolitik, Ganjar Akan Bantu Kader PDI-P yang Ingin Maju Pilkada

Nasional
Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Kentalnya Aroma Politik di Balik Wacana Penambahan Kementerian di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Pejabat Kementan Patungan untuk Gaji Pembantu SYL di Makassar Rp 35 Juta

Nasional
Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Panglima TNI Perintahkan Pengamanan Pilkada Harus Serius karena Ancaman dan Risiko Lebih Besar

Nasional
Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Hari Pertama Penyerahan Dukungan, Mayoritas Provinsi Nihil Cagub Independen

Nasional
Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Hakim MK Sebut Sirekap Bikin Kacau Penghitungan Suara, Minta KPU Perbaiki

Nasional
Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Hakim PN Jaksel Tolak Praperadilan Karutan KPK, Status Tersangka Pungli Tetap Sah

Nasional
PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara 'Gaib' di Bengkulu

PAN Cabut Gugatan soal PPP Dapat Suara "Gaib" di Bengkulu

Nasional
Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Salinan Putusan Cerai Ria Ricis Beredar di Medsos, KIP: Merupakan Informasi Terbuka

Nasional
WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

WTP Kementan Terganjal “Food Estate”, Auditor BPK Minta Uang Pelicin Rp 12 Miliar

Nasional
Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Jokowi: Pemerintah Bangun Sumur Pompa Antisipasi Dampak Kemarau

Nasional
Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Bawaslu Ungkap Suara Caleg Demokrat di Aceh Timur Sempat Naik 7 Kali Lipat, lalu Dihitung Ulang

Nasional
Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Mensos Risma Minta Data Penerima Bansos Ditetapkan Tiap Bulan untuk Hindari Penyimpangan

Nasional
Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Jokowi Pastikan Perpanjang Izin Ekspor Konsentrat Tembaga PT Freeport

Nasional
Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Risma Ingatkan Kepala Dinsos Se-Indonesia, Jangan Rapat Bahas Fakir Miskin di Hotel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com