Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

DPR "Walk Out" Saat Israel Ajukan Draf Kemanusiaan di Sidang IPU, Fadli Zon: Kita Anti Penjajahan

Kompas.com - 26/03/2024, 20:57 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Parlemen Indonesia atau delegasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPR RI) melakukan aksi walk out pada sidang lanjutan Inter-Parliamentary Union (IPU) yang digelar di Jenewa, Swiss, Senin (25/3/2024).

Hal ini dibenarkan oleh Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI Fadli Zon. Ia mengatakan, aksi walk out DPR sebagai respons kekecewaan terhadap sikap Israel yang turut mengajukan draf proposal kemanusiaan atau emergency item terkait pembelaan dalam melakukan genosida terhadap warga Palestina.

Ia menambahkan, aksi walk out tersebut diikuti oleh banyak negara Islam, yakni Iran dan sejumlah negara lainya yang simpati terhadap Palestina.

"Sikap kita ini menunjukkan bahwa kita anti penjajahan dan ini juga sesuai dengan konstitusi kita bahwa penjajahan di atas dunia dan di muka bumi ini harus dihapuskan," ujar Fadli dalam keterangan persnya, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Spiritual Karyawan, Acara Ramadhan Ngantor Setjen DPR RI Tuai Respons Positif

Menurutnya, pembantaian yang dilakukan Israel sejak 75 tahun lalu hingga sekarang adalah tindakan biadab. Sudah tak terhitung berapa banyak nyawa melayang akibat penembakan serta pengeboman secara membabi-buta.

Indonesia pun secara konsisten, kata Fadli Zon, akan memperjuangkan semangat kemerdekaan bagi rakyat Palestina serta ikut bergerak dalam menciptakan perdamaian dunia sesuai dengan bunyi konstitusi yang ada.

Sebagai langkah konkret, DPR RI dalam waktu dekat akan melakukan pertemuan bilateral dengan berbagai negara untuk membahas draf emergency item yang disusun Indonesia bersama Malaysia.

"Inilah yang saya kita harus diperjuangkan oleh Indonesia sehingga Palestina bisa merdeka dan tentu dalam semangat menciptakan perdamaian dunia, seperti apa yang diamanatkan oleh konstitusi kita," ujarnya.

Baca juga: Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak

Seperti diketahui, Indonesia dan Malaysia, sebelumnya telah menyusun draf emergency item atau resolusi perdamaian dari sisi diplomasi parlemen.

Draf ini sebagai salah satu usulan komprehensif berisi langkah-langkah gencatan senjata dan akses bantuan kemanusiaan, termasuk tentang penghormatan hukum-hukum internasional.

"Jadi kami akan menyampaikan hal-hal yang terkait itu dan mudah-mudahan ke depan bisa ikut menjadi bagian dari solusi," kata Fadli.

"Kami juga melihat Persatuan Bangsa-bangsa (PBB) sudah lebih maju karena menyetujui gencatan senjata dalam waktu dekat ini, juga resolusi lain, seperti bantuan kemanusiaan dan pelepasan sandera, termasuk juga batas-batas wilayah dan teritorial yang selama ini sudah ada di dalam resolusi PBB," ujar Fadli.

Draf resolusi perdamaian antara Indonesia-Malaysia ini berpotensi mendapat persetujuan untuk mendesak peperangan dengan syarat disetujui dua atau tiga anggota IPU.

Maka itu, delegasi DPR RI terus menggalang kekuatan, baik melalui parlemen di negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) maupun parlemen di negara Asia dan mengonsolidasikan agar nantin ada satu draf gencatan senjata di Gaza, Palestina yang diajukan.

Baca juga: Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua BKSAP DPR RI Sukamta mengatakan, sejauh ini ada tiga kelompok negara yang mengusulkan perdamaian di Gaza, yakni kelompok di negara-negara Asia, Afrika, dan Arab.

Melalui pertemuan dengan parlemen negara-negara OKI, Sukamta berharap dukungan terhadap emergency item isu Palestina dapat mencapai 70 persen.

Dengan demikian, resolusi yang dihasilkan di sidang umum parlemen dunia dapat ditindaklanjuti di masing-masing negara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Nasional
PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

Nasional
Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Nasional
Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Nasional
Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com