Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN Beberkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting yang Fokus pada 3 Pendekatan 

Kompas.com - 26/03/2024, 15:28 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

“Hal ini terbukti dengan berhasil diturunkannya angka kelahiran menjadi 2,16 dan angka prevalensi stunting sebesar 21,6 pada 2022. Hasil ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja," imbuhnya.

Baca juga: 3 Faktor Internal yang Memengaruhi Terjadinya Perubahan Sosial

Menurut Dokter Hasto, hasil tersebut menunjukkan bahwa kader PPKBD dan sub-PPKBD merupakan tulang punggung dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan melalui upaya yang telah dilakukan.

"Stigma dan mitos terhadap program Bangga Kencana dan PPS telah berhasil diluruskan, dan akses terhadap layanan kesehatan harus semakin ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tuturnya.

Dokter Hasto juga menjelaskan bahwa saat ini BKKBN menerapkan sistem informasi yang lebih modern dan akuntabel melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (Siga).

Siga berfungsi sebagai data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BKKBN, terutama program Bangga Kencana.

Baca juga: Kepala BKKBN Minta Kepala Perwakilan BKKBN NTT Berkolaborasi Majukan Program Bangga Kencana

"Siga menjadi penting karena sudah ditetapkan menjadi satu data keluarga. Siga ini sangat berhasil diimplementasikan di Jateng karena kinerja PPKBD dan sub-PPKBD di sana luar biasa," ucap Dokter Hasto.

Penurunan stunting cukup berat

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno mengakui bahwa progres percepatan penurunan stunting cukup berat, terutama dalam mengubah pola hidup masyarakat.

“Kurangnya edukasi kepada masyarakat saya kira, makanya keberadaan perkumpulan keluarga berencana ini sangat penting sebagai ujung tombak,” katanya.

Dalam acara tersebut, juga diserahkan donasi senilai Rp 77 juta untuk korban banjir di enam kabupaten/kota, termasuk Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati.

Baca juga: Daftar Lengkap Mutasi dan Rotasi Terbaru 52 Pati TNI, Kepala RSPAD dan Kabais TNI Diganti

Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN (ADPIN), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jateng, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng, Kepala Dinas (Kadin) Perempuan dan Anak, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng.

Selain itu, hadir pula Ketua Perkumpulan Kader Keluarga Berencana (KB) Provinsi Jateng, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jateng, Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN,  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten/kota, para kader PPKBD dan Sub-PPKBD se-Jateng.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Zulhas Sebut Kader PAN yang Siap Jadi Menteri, Ada Yandri Susanto dan Eddy Soeparno

Nasional
Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Prabowo: Bung Karno Milik Seluruh Rakyat, Ada yang Ngaku-ngaku Seolah Milik Satu Partai

Nasional
Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Jelang Munas Golkar, Soksi Nyatakan Dukung Airlangga Jadi Ketum Lagi

Nasional
Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Prabowo: Kalau Tak Mau Kerja Sama, Jangan Ganggu, Kami Mau Kerja...

Nasional
PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

PAN Doa Dapat Banyak Jatah Menteri, Prabowo: Masuk Itu Barang

Nasional
KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

KPK Cegah Pengusaha Muhaimin Syarif ke Luar Negeri Terkait Kasus Gubernur Malut

Nasional
Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Zulhas: Banyak yang Salah Sangka Prabowo Menang karena Bansos, Keliru...

Nasional
Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Seluruh DPW PAN Dorong Zulhas Maju Jadi Ketua Umum Lagi

Nasional
Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Di Depan Prabowo, Politisi PAN Berdoa Jatah Menteri Lebih Banyak dari Perkiraan

Nasional
Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Ditjen Imigrasi Periksa 914 WNA, Amankan WN Tanzania dan Uganda karena Diduga Terlibat Prostitusi

Nasional
Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Disambut Hatta Rajasa, Prabowo Hadiri Rakornas Pilkada PAN

Nasional
Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com