Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kepala BKKBN Minta Kepala Perwakilan BKKBN NTT Berkolaborasi Majukan Program Bangga Kencana

Kompas.com - 18/03/2024, 20:52 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto meminta Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) Dadi Ahmad Roswandi untuk menjalin kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda).

Kolaborasi itu, kata Dokter Hasto, dibutuhkan untuk memajukan program Pembangunan Keluarga Kependudukan dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) agar berjalan secara baik dan apik.

"Kami berharap agar BKKBN NTT terus bersinergi dengan semua unsur dalam upaya percepatan penurunan stunting di Provinsi NTT," ujarnya melalui Pelaksana Tugas (Plt) Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi (KBKR) BKKBN Marianus Mau Kuru.

Pernyataan tersebut disampaikan Marianus yang mewakili Dokter Hasto dalam acara pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT Dadi Ahmad Roswandi oleh Penjabat (Pj) Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake di Aula Fernandes Lantai IV Gedung Sasando, Kantor Gubernur NTT, Senin (18/03/2024).

Baca juga: Kepala Desa di NTT Hilang Saat Pancing Ikan di Dermaga

Pengukuhan Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT merupakan bagian dari manajemen pegawai negeri sipil (PNS). Hal ini sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, yang bertujuan untuk peningkatan kapasitas dan pengembangan karier pegawai.

Dengan demikian, penempatan Dadi Ahmad Roswandi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT mencerminkan kepercayaan pimpinan BKKBN atas kemampuan dan potensi yang dimilikinya setelah dinilai melalui berbagai tahapan seleksi.

"Diharapkan kepala perwakilan yang baru dapat menciptakan kreativitas, inovasi, dan ide-ide baru dalam memberikan layanan terbaik kepada seluruh keluarga dan masyarakat di Provinsi NTT,” tambah Marianus.

Baca juga: Kutai Kartanegara Bidik Penurunan Angka Kemiskinan 5 Persen

Dua isu penting

Pada kesempatan yang sama, Pj Gubernur NTT Ayodhia G L Kalake menyampaikan bahwa wilayahnya saat ini dihadapkan dengan dua isu penting yang menjadi pekerjaan besar, yaitu upaya penurunan kemiskinan dan kemiskinan ekstrem serta penanggulangan stunting.

“Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTT terus berupaya untuk mengatasi kedua permasalahan tersebut melalui kerja kolaborasi dengan pemangku kepentingan terkait. Salah satu program yang dijalankan bersama BKKBN adalah penanggulangan kemiskinan berbasis keluarga,” imbuhnya.

Kalake menjelaskan bahwa program tersebut didasarkan pada keadaan kemiskinan yang erat kaitannya dengan tingginya jumlah kelahiran, terutama pada kelompok masyarakat menengah ke bawah.

Baca juga: Cegah Kelahiran Bayi Stunting, Kepala BKKBN: Ibu Hamil Harus Dikawal sejak Mengandung 

Jumlah anggota keluarga yang tidak dibarengi dengan pendapatan keluarga yang mencukupi akan menyulitkan anak-anak bertumbuh dan berkembang secara optimal, sehingga berpotensi menjadi anak-anak stunting.

Terkait dengan pengukuhan, Kalake menyampaikan bahwa penugasan Dadi Ahmad Roswandi sebagai Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT merupakan suatu bentuk kepercayaan pimpinan BKKBN atas kemampuan dan potensi yang dimiliki.

"Untuk itu, saya berpesan agar (Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT) dapat mengemban amanah yang diberikan dengan sebaik-baiknya," ujarnya.

Selanjutnya, sesuai dengan amanat Undang-undang (UU) Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa program Bangga Kencana merupakan program wajib nonpelayanan dasar yang harus dilaksanakan oleh seluruh pemerintah daerah kabupaten dan kota.

Baca juga: BKKBN Imbau Prakonsepsi Lebih Utama Dibanding Pre-Wedding

Oleh karena itu, kata Kalake, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi NTT diminta untuk terus melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten dan kota se-NTT. Hal ini guna memastikan pelaksanaan program berjalan dengan baik dan mengalami peningkatan capaian dari waktu ke waktu.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Afriansyah Noor Siap Ajukan Gugatan, Sertijab Sekjen PBB Batal

Nasional
Kaesang Diprediksi 'Out' jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Kaesang Diprediksi "Out" jika PKS Dapat Kursi Cawagub Jakarta, PSI: Situasi Masih Cair

Nasional
PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

PBB Persilahkan Afriansyah Noor Ajukan Langkah Hukum Soal Pencopotannya, Sekjen: Dari Pada Kerahkan Massa

Nasional
Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Soal Ridwan Kamil jadi Cagub Jakarta atau Jawa Barat, Airlangga: Tunggu Survei Terakhir

Nasional
Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Bantah Eks Sekjen Kementan, Anak Buah SYL Klaim Honor Febri Diansyah Dibayar Pakai Uang Pribadi

Nasional
Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina 'Cirebon' Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Polri Ungkap 7 Terpidana Kasus Vina "Cirebon" Pernah Ajukan Grasi dan Akui Kesalahan

Nasional
Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Dapat Sertifikasi ISO ABMS, Antam Berkomitmen Terapkan Kebijakan Antisuap

Nasional
Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Targetkan Menang Bersama, PDI-P dan PAN Sepakati 6 Calon Petahana untuk Maju Pilkada Jatim 2024

Nasional
Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Pemerintah Akan Tutup Layanan “Top Up Game” yang Terafiliasi Judi “Online”

Nasional
Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Ada 2,37 Juta Pelaku Judi Online, 80.000 di Antaranya Berusia di Bawah 10 Tahun

Nasional
Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Ijeck Batal Maju Pilkada Sumut 2024, Disuruh Airlangga Fokus di DPR

Nasional
KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

KPK Telusuri Sumber Uang Pembelian 72 Mobil Eks Bupati Kukar Rita Widyasari

Nasional
Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Pemerintah Akui Penyelenggaraan Haji di Mina, Arafah dan Muzdalifah Masih Bermasalah

Nasional
Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Golkar Resmi Usung Bobby Nasution Maju Pilkada Sumut 2024

Nasional
Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi 'Online' Diperjualbelikan

Menkopolhukam Duga Rekening Transaksi Judi "Online" Diperjualbelikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com