Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rapat dengan Komisi IX, Menaker Ida Fauziyah Dapat Ucapan Selamat Terpilih Jadi Anggota DPR

Kompas.com - 26/03/2024, 14:44 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Politikus Partai Golkar sekaligus anggota DPR Fraksi Partai Golkar Yahya Zaini mengucapkan selamat atas terpilihnya Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah sebagai anggota DPR pada periode 2024-2029.

Ucapan selamat itu disampaikan Yahya saat rapat kerja (raker) Komisi IX bersama Menaker membahas tentang tunjangan hari raya (THR) Lebaran, Selasa (26/3/2024).

Mulanya, Yahya diberikan kesempatan untuk memberikan pertanyaan atas paparan yang disampaikan Ida sebelumnya.

Baca juga: Soal Pemberian THR ke Ojol, Menaker: Bentuknya Imbauan, Niat Baik Kami

Namun, sebelum bertanya, Yahya memulainya dengan mengucap selamat kepada Ida.

Adapun Ida merupakan politikus Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang maju pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 memperebutkan kursi DPR RI.

"Pertama, walaupun tadi sudah memberikan ucapan selamat, rasanya kurang afdol kalau tidak disampaikan secara resmi. Saya ucapkan selamat kepada Ibu Menteri, yang terpilih sebagai anggota DPR RI dari Dapil DKI 2," kata Yahya kepada Ida dalam rapat.

Setelah ucapan Yahya itu, seisi ruangan rapat Komisi IX DPR riuh dengan tepuk tangan.

Kamera juga menyorot Ida yang tersenyum lebar mendengar ucapan selamat dari Yahya meski berbeda partai politik.

Yahya juga mengaku mendoakan Ida agar menjadi pimpinan DPR.

"Dengan harapan dan doa bisa jadi pimpinan DPR," kata Yahya Zaini.

Baca juga: Selama Ramadhan, Menaker Pastikan Pembayaran THR Tepat Waktu dan Penyusunan Jamsos Terus Berjalan

Sesudahnya, seisi ruangan rapat pun tertawa.

Yahya kemudian melanjutkan dengan bertanya pada Ida tentang isi materi rapat.

Ia menitikberatkan pada sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang dianggap tidak menjalankan pemberian THR kepada karyawan.

"Di sini karena ini merupakan kewajiban, tentu menurut Permenaker Nomor 6 Tahun 2016, juga ada sanksi. Sanksinya di sini tidak disampaikan oleh Ibu Menteri, kira-kira sanksinya apa saja? apakah sampai dicabut hak miliknya? Misal untuk operasi, atau seperti apa? Atau hanya ada sanksi administratif belaka misalnya," kata Yahya

"Nah kami ingin dapatkan informasi mengenai sanksi tersebut, sebab dengan adanya sanksi tentu akan ada kepatuhan. Kalau sifatnya wajib tidak ada sanksi, maka tentu tidak ada kepatuhan," ucap dia.

Ida merupakan Menaker yang saat ini membantu presiden Joko Widodo (Jokowi) sejak 2019, menggantikan Hanif Dhakiri yang sama-sama kader PKB.

Eks calon wakil gubernur Jawa Tengah pendamping Sudirman Said itu merebut 76.092 dari 202.696 suara PKB di dapil Jakarta II.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Bertemu Pemilik Burj Khalifa, Prabowo: Beliau Yakin Pendapatan Pariwista RI Naik 200-300 Persen

Nasional
Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Kapolri Diminta Copot Anggotanya yang Akan Maju Pilkada 2024

Nasional
Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Zulhas Pastikan Kemendag dan Pertamina Patra Niaga Berkomitmen Awasi Pengisian LPG di SPBE

Nasional
 Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Ditanya Hakim soal Biaya “Skincare”, Istri SYL: Apa Saya Masih Cocok? Saya Sudah Tua

Nasional
Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Jokowi Sebut UKT Kemungkinan Naik Tahun Depan, Supaya Tak Mendadak

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

GASPOL! Hari Ini: Beda Gerakan Mahasiswa Era 1998 dan Sekarang

Nasional
Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Pimpinan KPK Sebut Pertimbangan Hakim Kabulkan Eksepsi Gazalba Bisa Bikin Penuntutan Perkara Lain Tak Sah

Nasional
Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nadiem Batalkan Kenaikan UKT, Bakal Evaluasi Ulang Permintaan PTN Buat Tahun Depan

Nasional
Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Densus 88 Diduga Kuntit Jampidsus, Kapolri: Enggak Ada Masalah Apa-apa

Nasional
Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Gaduh UKT Mahal, Pemerintah Diharap Alokasikan Anggaran Tambahan

Nasional
Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Jokowi Sudah Panggil Kapolri dan Jaksa Agung Buntut Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88

Nasional
PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

PP Tapera, Gaji Pegawai Negeri dan Swasta Bakal Dipotong Tiap Bulan

Nasional
Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Polemik UKT, Rasio Anggaran Pendidikan dan PDB Dianggap Belum Ideal

Nasional
Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Kisah Kakek Abdullah, Jalani Hari Tua Menganyam Atap Rumbia

Nasional
Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Polisi Usut Keterkaitan Caleg PKS Tersangka Penyelundupan 70 Kilogram Sabu dan Fredy Pratama

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com