Salin Artikel

Kepala BKKBN Beberkan Strategi Percepatan Penurunan Stunting yang Fokus pada 3 Pendekatan 

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto menjelaskan bahwa intervensi terhadap Percepatan Penurunan Stunting (PPS) dapat disederhanakan menjadi tiga pendekatan utama.

Tiga pendekatan tersebut adalah makanan, ukuran ideal badan, dan kahanan atau keadaan, seperti lingkungan, sanitasi, jamban, hingga rumah.

"Ada yang sudah dikasih jamban tapi masih ada yang rutin buang air besar (BAB) di sungai yang bisa menyebabkan diare. Kemudian ada yang menderita tuberkulosis (TBC), karena rumahnya kumuh, jendelanya tidak ada, tidak ada sirkulasi udara,” ujar Dokter Hasto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Dokter Hasto saat melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Semarang, Jawa Tengah (Jateng), dalam rangka memberikan arahan pada Kegiatan Temu Kader Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) di Sasana Widya Praja, Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah (BPSDMD) Provinsi Jateng, Semarang, Senin (25/3/2024).

Dalam pertemuan tersebut, ia juga menyampaikan bahwa batas hamil adalah 35 tahun dan usia ideal untuk menikah adalah 25 tahun untuk laki-laki dan 21 tahun untuk perempuan.

"Mengapa usia 35 tahun maksimal untuk hamil? Karena pada dasarnya manusia dari lemah dikuatkan, dari kuat dilemahkan. Puncaknya ada di umur 32 tahun. Sejak umur 32 tahun kita sudah mulai menua. Sejak usia 32 tahun sudah mulai keropos tulang-tulangnya," ucap Dokter Hasto.

Dalam konteks makanan, ia menekankan pentingnya asupan protein hewani dalam program PPS bagi ibu hamil dan bayi di bawah lima tahun (balita).

Sebagai contoh, ia merekomendasikan konsumsi lele karena mengandung lemak yang kaya akan DHA Omega 3, yang dikenal dapat meningkatkan kecerdasan otak.

"(Makanan) yang membuat otak cerdas adalah (mengandung) DHA Omega 3," ujar Dokter Hasto.

Ia juga menyarankan bahwa jika seorang ibu hamil mengalami kekurangan darah, mereka harus mengonsumsi tablet tambah darah (TTD).

Namun, Dokter Hasto menegaskan bahwa sebaiknya tidak mengonsumsi TTD dengan air teh, karena teh dapat mengurangi penyerapan tablet tambah darah tersebut.

"Apabila ibu hamil kekurangan darah atau anemia maka plasentanya (akan terjadi) penipisan dan anak kekurangan gizi. Sehingga ukuran tubuh bayi menjadi kecil dan berpotensi terkena kekerdilan atau stunting," tuturnya.

Apresiasi kepada PPKBD dan Sub-PPKBD

Sebelumnya, Dokter Hasto mengucapkan terima kasih kepada semua kader yang telah gigih berjuang dan selalu semangat dalam mencapai keberhasilan Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana (Bangga Kencana) serta PPS.

"Kehadiran semua bapak dan ibu hari ini adalah bukti nyata bahwa kita menghargai betapa pentingnya peran kalian dalam mencapai keberhasilan program ini. Meskipun tidak mendapat gaji, semangat kalian luar biasa," ucapnya.

Dokter Hasto menyebut bahwa kerja keras para kader kalian telah menghasilkan dampak positif yang signifikan.

“Hal ini terbukti dengan berhasil diturunkannya angka kelahiran menjadi 2,16 dan angka prevalensi stunting sebesar 21,6 pada 2022. Hasil ini merupakan kerja sama antara pemerintah pusat, daerah, dan mitra kerja," imbuhnya.

Menurut Dokter Hasto, hasil tersebut menunjukkan bahwa kader PPKBD dan sub-PPKBD merupakan tulang punggung dalam menciptakan perubahan sosial yang signifikan melalui upaya yang telah dilakukan.

"Stigma dan mitos terhadap program Bangga Kencana dan PPS telah berhasil diluruskan, dan akses terhadap layanan kesehatan harus semakin ditingkatkan untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat," tuturnya.

Dokter Hasto juga menjelaskan bahwa saat ini BKKBN menerapkan sistem informasi yang lebih modern dan akuntabel melalui aplikasi Sistem Informasi Keluarga (Siga).

Siga berfungsi sebagai data operasional bagi petugas KB dan pihak terkait dalam melakukan intervensi terhadap program BKKBN, terutama program Bangga Kencana.

"Siga menjadi penting karena sudah ditetapkan menjadi satu data keluarga. Siga ini sangat berhasil diimplementasikan di Jateng karena kinerja PPKBD dan sub-PPKBD di sana luar biasa," ucap Dokter Hasto.

Penurunan stunting cukup berat

Pada kesempatan yang sama, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng Sumarno mengakui bahwa progres percepatan penurunan stunting cukup berat, terutama dalam mengubah pola hidup masyarakat.

“Kurangnya edukasi kepada masyarakat saya kira, makanya keberadaan perkumpulan keluarga berencana ini sangat penting sebagai ujung tombak,” katanya.

Dalam acara tersebut, juga diserahkan donasi senilai Rp 77 juta untuk korban banjir di enam kabupaten/kota, termasuk Pekalongan, Kota Semarang, Kabupaten Demak, Kabupaten Kudus, dan Kabupaten Pati.

Sebagai informasi, kegiatan tersebut juga dihadiri Deputi Bidang Advokasi Penggerakan dan Informasi BKKBN (ADPIN), Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Jateng, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Jateng, Kepala Dinas (Kadin) Perempuan dan Anak, Kepala Dinas Kesehatan (Kadinkes), Kepala Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Jateng.

Selain itu, hadir pula Ketua Perkumpulan Kader Keluarga Berencana (KB) Provinsi Jateng, Ketua Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Jateng, Direktur Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) BKKBN,  Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Penggerakan Lini Lapangan BKKBN, para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) KB kabupaten/kota, para kader PPKBD dan Sub-PPKBD se-Jateng.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/26/15280071/kepala-bkkbn-beberkan-strategi-percepatan-penurunan-stunting-yang-fokus-pada

Terkini Lainnya

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke