PPP Sebut Keputusan untuk Menjadi Oposisi atau Koalisi Pemerintah Akan Diputuskan lewat Mukernas atau Rapimnas

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Amir Uskara mengatakan, partainya belum menentukan sikap terkait posisinya terhadap pemerintahan mendatang.

Menurutnya, sikap PPP, apakah menjadi oposisi maupun koalisi pemerintah, akan ditentukan pada saat Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) atau Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mendatang.

"Kalau misalnya itu akan menjadi sebuah keputusan, biasanya itu kita akan putuskan dulu di pengurus harian. Setelah itu kita bawa ke musyarawah lebih tinggi, apakah itu Rapimnas atau Mukernas," kata Amir di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (26/3/2024).

Baca juga: PPP Siapkan Tugas Baru untuk Sandiaga Uno Setelah Bappilu Dibubarkan

Amir mengatakan, di internal PPP, belum ada pembahasan soal ke mana arah dukungan parpol terhadap pemerintahan mendatang.

Sebaliknya, semua kader PPP disebut masih fokus mengawasi suara-suara demi bisa lolos ambang batas parlemen.

Seperti diketahui, PPP pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 terancam tidak lolos parlemen karena tidak cukup memenuhi ambang batas parlemen sebesar 4 persen. Perolehan suara PPP untuk DPR RI hanya mencapai 3,87 persen pada Pileg tahun ini.

"Yang sekarang ini (fokus PPP) adalah bagaimana mengawal suara-suara kita terutama yang kemarin kita anggap ada banyak yang tercecer lah suara-suara PPP, yang itu sebenarnya kita akumulasi untuk kita bisa kumpulkan kembali untuk bisa lolos parlemen," tegas Ketua Fraksi PPP DPR ini.

Baca juga: PDI-P Buka Kemungkinan Tetap Kerja Sama dengan PPP, Perindo, dan Hanura untuk Pilkada 2024

Lebih jauh, mengenai jadwal Mukernas atau Rapimnas, Amir belum bisa menyampaikan.

Dia lantas mencontohkan bagaimana PPP menentukan sikap untuk mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD melalui Mukernas.

"Di internal kita itu ada mekanisme kalau terkait dengan keputusan-keputusan penting, termasuk kalau misalnya mau oposisi atau mau koalisi dengan pemerintah, itu ada mekanismenya," ujarnya.

"Sama ketika kita sepakat untuk mendukung Pak Ganjar kemarin itu kan melalui mekanisme Mukernas di internal partai dan itu juga bisa kita lakukan untuk mengatakan kita ada di posisi mana," pungkas dia.