Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang-orangnya Jokowi Disebut Bisa Dievaluasi jika Prabowo Sudah Menjabat Presiden

Kompas.com - 26/03/2024, 12:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno meyakini, pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap kabinet Prabowo Subianto tak akan berlangsung lama. Ia menduga, cawe-cawe Jokowi hanya akan terjadi selama mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menjabat sebagai Kepala Negara.

Ini disampaikan Adi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri kabinet Prabowo, calon presiden (capres) pemenang Pemilu 2024.

“Setelah tak lagi jadi presiden, saya meyakini pengaruh Jokowi soal urusan menteri akan sirna. Bahkan, orang-orang Jokowi yang telanjur jadi menteri bisa dievaluasi di kemudian hari oleh Prabowo,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Adi mengatakan, selama masih bertahta, Jokowi bisa memberikan pengaruh besar dalam penyusunan kabinet Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Bantah Jokowi Titip Menteri di Pemerintahan Prabowo, ProJo: Itu Gosip Saja

Apalagi, tak dapat dimungkiri bahwa Jokowi berperan besar mengantarkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 itu disebut-sebut tak lepas dari kekuatan Jokowi.

Oleh karena kontribusi tersebut, menurut Adi, tak heran jika kini presiden juga turut cawe-cawe menitipkan nama menteri.

"Problemnya menjadi rumit karena kemenangan Prabowo di 2024 tentu tak lepas faktor jokowi, itu sulit dibantah. Artinya, kemenangan Prabowo adalah perpaduan dua kekuatan politik besar, antara kekuatan Jokowi dan Prabowo," kata Adi.

"Dalam konteks inilah kemudian publik menganggap wajar jika urusan menteri pun Jokowi dinilai punya pengaruh. Apalagi posisi Jokowi masih presiden," tuturnya.

Namun, Adi bilang, secara prinsip, urusan menteri pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, tak ada pihak lain yang bisa ikut campur, termasuk presiden yang kini menjabat.

Terlebih, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat langsung, dan menteri menjadi urusan presiden.

"Undang-undang mengamanatkan presiden adalah satu-satunya veto player dalam menyusun kabinetnya,” jelasnya.

Kendati kabinet ke depan berpotensi diisi oleh sejumlah tangan kanan Jokowi, Adi yakin, Prabowo punya kekuatan untuk menentukan pemerintahannya sendiri.

“Soal menteri, pasti ada yang orangnya Jokowi, tapi soal berapa banyak, yang jelas Prabowo yang tentukan, terutama setelah dilantik jadi presiden,” kata Adi.

"Jadi pengaruh Jokowi untuk urusan kabinet mungkin masih terasa ketika posisinya masih presiden. Tapi, yakinlah, setelah tak lagi jadi presiden pengaruh bisa hilang otomatis. Itu hukum alam," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet ke depan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Menurut kabar yang beredar, beberapa nama tersebut merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ketua TKN Prabowo-Gibran Mengaku Tak Bahas Politik

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com