Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Orang-orangnya Jokowi Disebut Bisa Dievaluasi jika Prabowo Sudah Menjabat Presiden

Kompas.com - 26/03/2024, 12:30 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno meyakini, pengaruh Presiden Joko Widodo terhadap kabinet Prabowo Subianto tak akan berlangsung lama. Ia menduga, cawe-cawe Jokowi hanya akan terjadi selama mantan Gubernur DKI Jakarta itu masih menjabat sebagai Kepala Negara.

Ini disampaikan Adi menanggapi kabar yang menyebutkan bahwa Jokowi menitipkan sejumlah nama untuk mengisi kursi menteri kabinet Prabowo, calon presiden (capres) pemenang Pemilu 2024.

“Setelah tak lagi jadi presiden, saya meyakini pengaruh Jokowi soal urusan menteri akan sirna. Bahkan, orang-orang Jokowi yang telanjur jadi menteri bisa dievaluasi di kemudian hari oleh Prabowo,” kata Adi kepada Kompas.com, Selasa (26/3/2024).

Adi mengatakan, selama masih bertahta, Jokowi bisa memberikan pengaruh besar dalam penyusunan kabinet Prabowo dan calon wakil presiden (cawapres) pendampingnya, Gibran Rakabuming Raka.

Baca juga: Bantah Jokowi Titip Menteri di Pemerintahan Prabowo, ProJo: Itu Gosip Saja

Apalagi, tak dapat dimungkiri bahwa Jokowi berperan besar mengantarkan Prabowo dan Gibran sebagai pemenang Pilpres 2024. Kemenangan capres-cawapres nomor urut 2 itu disebut-sebut tak lepas dari kekuatan Jokowi.

Oleh karena kontribusi tersebut, menurut Adi, tak heran jika kini presiden juga turut cawe-cawe menitipkan nama menteri.

"Problemnya menjadi rumit karena kemenangan Prabowo di 2024 tentu tak lepas faktor jokowi, itu sulit dibantah. Artinya, kemenangan Prabowo adalah perpaduan dua kekuatan politik besar, antara kekuatan Jokowi dan Prabowo," kata Adi.

"Dalam konteks inilah kemudian publik menganggap wajar jika urusan menteri pun Jokowi dinilai punya pengaruh. Apalagi posisi Jokowi masih presiden," tuturnya.

Namun, Adi bilang, secara prinsip, urusan menteri pemerintahan ke depan merupakan hak prerogatif presiden terpilih. Menurutnya, tak ada pihak lain yang bisa ikut campur, termasuk presiden yang kini menjabat.

Terlebih, Indonesia menerapkan sistem pemerintahan presidensial, di mana presiden dipilih oleh rakyat langsung, dan menteri menjadi urusan presiden.

"Undang-undang mengamanatkan presiden adalah satu-satunya veto player dalam menyusun kabinetnya,” jelasnya.

Kendati kabinet ke depan berpotensi diisi oleh sejumlah tangan kanan Jokowi, Adi yakin, Prabowo punya kekuatan untuk menentukan pemerintahannya sendiri.

“Soal menteri, pasti ada yang orangnya Jokowi, tapi soal berapa banyak, yang jelas Prabowo yang tentukan, terutama setelah dilantik jadi presiden,” kata Adi.

"Jadi pengaruh Jokowi untuk urusan kabinet mungkin masih terasa ketika posisinya masih presiden. Tapi, yakinlah, setelah tak lagi jadi presiden pengaruh bisa hilang otomatis. Itu hukum alam," lanjutnya.

Sebelumnya, Jokowi disebut-sebut menitipkan sejumlah nama untuk ditempatkan sebagai menteri dalam kabinet ke depan yang dipimpin oleh Prabowo-Gibran. Menurut kabar yang beredar, beberapa nama tersebut merupakan tokoh yang selama ini dikenal loyal dengan Jokowi, salah satunya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno.

Baca juga: Bertemu Pratikno, Ketua TKN Prabowo-Gibran Mengaku Tak Bahas Politik

Namun, desas-desus tersebut dibantah oleh Gibran. Putra sulung Jokowi itu mengatakan, Prabowo sendiri yang bakal menentukan siapa-siapa saja orang yang akan menjadi pembantunya di kabinet.

"Enggak. Pak Prabowo yang akan menentukan ya," ujar Gibran saat ditemui di Ritz Carlton Hotel, Jakarta, Senin (25/3/2024).

"Enggak, keputusannya di Pak Prabowo," kata dia.

Akan tetapi, Gibran bilang, tidak menutup kemungkinan ayahnya bakal memberi masukan kepada Prabowo dalam menyusun kabinet. Namun, tetap saja, pada akhirnya Prabowo yang menentukan orang-orang yang menjadi menterinya.

"Ya mungkin masukan, tapi penentuannya di Pak Prabowo ya," ucap Gibran.

Wali Kota Solo itu menyakini, Prabowo pasti melibatkan dirinya untuk menentukan nama-nama menteri. Dia mengaku sudah membicarakan perihal ini bersama Prabowo.

"Sudah lama dari kemarin-kemarin. Sudah dibicarakan dari kemarin-kemarin," tutur Gibran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com