Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Gerindra dan PDI-P Tegaskan Hubungan Baik Prabowo-Megawati, Bicara soal Pertemuan

Kompas.com - 26/03/2024, 06:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) dan Partai Gerindra menegaskan bahwa hubungan Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan calon presiden pemenang Pilpres 2024 sekaligus Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto masih sangat baik.

Diketahui, Megawati dan Prabowo kembali berada dalam kubu yang berbeda pada kontestasi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024.

Megawati melalui partainya mengusung pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo-Mahfud MD.

Sementara Prabowo maju pada Pilpres 2024 sebagai calon presiden nomor urut 2, didampingi Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden.

Hubungan Megawati dan Prabowo, sebagaimana disampaikan sebelumnya oleh Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman, tetap harmonis pasca Pemilu 2024, juga diamini oleh Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto.

"Tidak ada persoalan (hubungan) dalam perspektif pribadi," kata Hasto di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (25/3/2024).

Pada 2009, Megawati dan Prabowo pernah berkoalisi. Mereka berpasangan sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. 

Tunggu MK

Kendati demikian, Hasto mengingatkan bahwa partainya belum bisa bersikap untuk rencana mempertemukan Megawati dan Prabowo pasca Pemilu 2024.

Menurutnya, hal itu bergantung pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) tentang sengketa Pilpres.

Diketahui, PDI-P yang tergabung dalam Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud sudah mengajukan gugatan sengketa Pilpres ke MK pada Sabtu pekan lalu.

Baca juga: Soal Pertemuan Prabowo dengan Megawati, PDI-P Tunggu Hasil Sengketa Pilpres di MK

Pada kesempatan itu pula, Hasto tetap memandang Prabowo masih sebagai Menteri Pertahanan, bukan presiden terpilih.

"Dan Pak Prabowo sekarang kapasitasnya masih sebagai Menteri Pertahanan. Dan terkait dengan Pilpres, kita masih menunggu hasil dari MK, sehingga tidak ada persoalan pertemuan-pertemuan itu dilakukan," ucap Hasto.

Megawati lawan rezim otoriter

Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).KOMPAS.com/NICHOLAS RYAN ADITYA Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto di Media Center TPN Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara Nomor 19, Jakarta Pusat, Kamis (21/3/2024).
Meski tak mempersoalkan soal rencana pertemuan, Hasto tetap mengingatkan sikap Megawati yang tidak pernah berubah.

Menurutnya, jika jadi bertemu Prabowo pun, Megawati bakal bicara tentang perjuangan partainya yang terus melawan rezim Otoriter jika diterapkan di Indonesia.

Hal itu, jelas Hasto, hendaknya dipahami oleh Prabowo bila saatnya bertemu dengan Megawati.

Baca juga: Sebut Megawati dan Prabowo Mungkin Bertemu, Politikus PDI-P: Hubungan Mereka Baik

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com