Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak

Kompas.com - 25/03/2024, 22:00 WIB
Nethania Simanjuntak,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengecam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

“Tahun 2024 merupakan ujian bagi komitmen kita untuk membangun dunia yang damai, adil, dan inklusif. Tatanan global sedang berada di persimpangan jalan karena dunia yang terfragmentasi,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Senin (25/3/2024).

Hal itu disampaikan Puan saat menjadi pembicara dalam Sidang Umum ke-148 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss. Sidang IPU kali ini bertemakan "Diplomasi Parlemen: Membangun Jembatan untuk Perdamaian dan Saling Pengertian".

Pada sidang tersebut, Puan mengatakan, saat ini, dunia tengah menghadapi tantangan tidak adanya perdamaian yang menyebabkan jutaan warga sipil menderita. Karenanya, ia mendorong negara-negara besar dunia untuk ikut membebaskan rakyat Palestina dari aksi kekerasan Israel.

Baca juga: Tingkatkan Kualitas Spiritual Karyawan, Acara Ramadhan Ngantor Setjen DPR RI Tuai Respons Positif

“Kepada negara-negara besar, tolong gunakan pengaruh Anda untuk mengembalikan kemanusiaan dan tidak memperpanjang peperangan,” ujar Puan.

Menurutnya, parlemen tidak bisa tinggal diam atau menutup mata terhadap penderitaan warga sipil di Gaza. Ia mengajak semua pihak terkait untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman dan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional.

“Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka,” ujar Puan.

Selain Gaza, Puan juga membahas pentingnya perdamaian negara-negara lain, seperti Ukraina, Yaman, dan Myanmar. Sebab, menurutnya, perdamaian merupakan kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara.

Baca juga: Puan Ajak Negara Adidaya Gunakan Pengaruhnya untuk Hentikan Peperangan di Palestina

“Untuk menciptakan perdamaian, dibutuhkan tatanan global dan institusi global yang kuat. Dalam hal ini, kita perlu mereformasi kelembagaan multilateral yang dibentuk pada era pasca-Perang Dunia II,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menilai, reformasi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, harus menjadi inti dari agenda memperkuat institusi global. Harus ada representasi yang lebih luas dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB serta hak veto di Dewan Keamanan PBB perlu ditinjau kembali.

Puan meyakini, parlemen dapat memainkan peran penting untuk menciptakan perdamaian dan keamanan global. Dengan menggunakan kewenangannya, diharapkan parlemen dapat membuat undang-undang yang melindungi hak-hak setiap orang.

“Termasuk melindungi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kita juga dapat memperkuat diplomasi antarparlemen dan pendidikan untuk mempromosikan budaya damai,” ujarnya.

Baca juga: Bertemu Presiden IPU, Puan Ditunjuk Jadi Duta untuk Promosikan Kepemimpinan Perempuan di Parlemen Dunia

Selain itu, ia mengimbau parlemen anggota IPU untuk melipatgandakan komitmen dalam menolak kekerasan dan membangun masyarakat yang cinta damai.

“Dari ruang sidang ini, kita harus mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat internasional. Saya harap jangan pernah lagi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa,” ucapnya.

Puan menegaskan, jaringan antarparlemen dapat membantu memberikan nilai tambah untuk membangun kepercayaan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik di antara bangsa-bangsa.

Ia juga mendorong parlemen anggota IPU untuk dapat membawa pulang hasil pembahasan yang positif di Jenewa ke parlemen di negara masing-masing.

Baca juga: Suarakan Isu Perdamaian, Puan Akan Hadiri Sidang Umum Forum Parlemen Dunia di Swiss

“Marilah kita bekerja sama untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan perdamaian, untuk kepentingan rakyat yang kita wakili,” ucap Puan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com