Di Sidang IPU, Puan Kecam Aksi Israel di Gaza dan Minta Negara-negara Besar untuk Bertindak

KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Puan Maharani mengecam aksi-aksi kekerasan yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza.

“Tahun 2024 merupakan ujian bagi komitmen kita untuk membangun dunia yang damai, adil, dan inklusif. Tatanan global sedang berada di persimpangan jalan karena dunia yang terfragmentasi,” ujar Puan dalam keterangan persnya, Senin (25/3/2024).

Hal itu disampaikan Puan saat menjadi pembicara dalam Sidang Umum ke-148 Inter-Parliamentary Union (IPU) di Jenewa, Swiss. Sidang IPU kali ini bertemakan "Diplomasi Parlemen: Membangun Jembatan untuk Perdamaian dan Saling Pengertian".

Pada sidang tersebut, Puan mengatakan, saat ini, dunia tengah menghadapi tantangan tidak adanya perdamaian yang menyebabkan jutaan warga sipil menderita. Karenanya, ia mendorong negara-negara besar dunia untuk ikut membebaskan rakyat Palestina dari aksi kekerasan Israel.

“Kepada negara-negara besar, tolong gunakan pengaruh Anda untuk mengembalikan kemanusiaan dan tidak memperpanjang peperangan,” ujar Puan.

Menurutnya, parlemen tidak bisa tinggal diam atau menutup mata terhadap penderitaan warga sipil di Gaza. Ia mengajak semua pihak terkait untuk memastikan akses kemanusiaan yang aman dan penghormatan penuh terhadap hukum humaniter internasional.

“Tujuan utamanya adalah untuk menciptakan solusi dua negara berdasarkan hukum internasional dan resolusi-resolusi Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB). Indonesia akan selalu berdiri bersama Palestina dan mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk menjadi negara merdeka,” ujar Puan.

Selain Gaza, Puan juga membahas pentingnya perdamaian negara-negara lain, seperti Ukraina, Yaman, dan Myanmar. Sebab, menurutnya, perdamaian merupakan kunci utama untuk mencapai kemajuan suatu negara.

“Untuk menciptakan perdamaian, dibutuhkan tatanan global dan institusi global yang kuat. Dalam hal ini, kita perlu mereformasi kelembagaan multilateral yang dibentuk pada era pasca-Perang Dunia II,” ujarnya.

Lebih lanjut, Puan menilai, reformasi PBB, terutama Dewan Keamanan PBB, harus menjadi inti dari agenda memperkuat institusi global. Harus ada representasi yang lebih luas dalam keanggotaan Dewan Keamanan PBB serta hak veto di Dewan Keamanan PBB perlu ditinjau kembali.

Puan meyakini, parlemen dapat memainkan peran penting untuk menciptakan perdamaian dan keamanan global. Dengan menggunakan kewenangannya, diharapkan parlemen dapat membuat undang-undang yang melindungi hak-hak setiap orang.

“Termasuk melindungi perempuan, anak-anak, dan penyandang disabilitas. Kita juga dapat memperkuat diplomasi antarparlemen dan pendidikan untuk mempromosikan budaya damai,” ujarnya.

Selain itu, ia mengimbau parlemen anggota IPU untuk melipatgandakan komitmen dalam menolak kekerasan dan membangun masyarakat yang cinta damai.

“Dari ruang sidang ini, kita harus mengirimkan pesan yang jelas kepada masyarakat internasional. Saya harap jangan pernah lagi menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan sengketa,” ucapnya.

Puan menegaskan, jaringan antarparlemen dapat membantu memberikan nilai tambah untuk membangun kepercayaan, kerja sama, dan pemahaman yang lebih baik di antara bangsa-bangsa.

Ia juga mendorong parlemen anggota IPU untuk dapat membawa pulang hasil pembahasan yang positif di Jenewa ke parlemen di negara masing-masing.

“Marilah kita bekerja sama untuk tidak pernah menyerah dalam memperjuangkan perdamaian, untuk kepentingan rakyat yang kita wakili,” ucap Puan.