Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Karpet Merah Nasdem untuk Manuver "Politik Merangkul" Prabowo

Kompas.com - 24/03/2024, 07:58 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

Tetapi, syaratnya para elite politiknya harus mau bersatu.

“Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita,” ujar Prabowo.

Perubahan sikap Nasdem mulai terlihat ketika Prabowo blak-blakan mengajak mereka bergabung.

Pasalnya, Paloh membuka peluang Nasdem bergabung ke pemerintahan selanjutnya, meski Anies kalah.

Baca juga: Mengawal Transisi Jokowi ke Prabowo

Ketika ditawari bergabung pun, Paloh tertawa dan langsung berjabat tangan dengan Prabowo.

"Saya selalu menawarkan, saya selalu mengajak,” ujar Prabowo.

“Kita lihat perkembangan ke depan. Fifty-fifty possibility ya,” ucap Surya.

Tegaskan "politik merangkul"

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan pertemuan Prabowo dengan Paloh ini merupakan implementasi politik merangkul.

"Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo bahwa memang kami ingin kita sebagai elite bangsa ini, kita mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Habiburokhman mengungkapkan, Prabowo menyadari bahwa mengelola negara tidak lah mudah hanya sendirian.

Maka dari itu, menurut dia, dibutuhkan kebersamaan dalam membangun bangsa negara.

Baca juga: Menurut Anies, Tak Ada Obrolan Khusus dalam Pertemuan Prabowo-Surya Paloh

"Dan yang terpenting kita harus rukun, pertengkaran yang berlarut-larut dipastikan tidak akan produktif," ujar Habiburokhman.

"Padahal kan persoalan-persoalan besar sedang terjadi dan menanti di depan kita," katanya lagi.

Ruang lobi-lobi politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, kedatangan Prabowo ke Nasdem merupakan tindak lanjut dari komunikasi Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nasdem memang menjadi partai pertama yang membuka komunikasi dengan Istana usai hasil quick count Pilpres 2024 diumumkan. Apalagi, kata dia, Partai Nasdem masih berada di dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com