Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menurut Anies, Tak Ada Obrolan Khusus dalam Pertemuan Prabowo-Surya Paloh

Kompas.com - 22/03/2024, 21:22 WIB
Tatang Guritno,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan menanggapi santai pertemuan antara Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh dan capres pemenang Pemilu 2024, Prabowo Subianto.

Meski begitu, ia menyambut positif pertemuan Surya dan Prabowo.

“Saya rasa itu sesuatu yang baik, ketika ada tokoh seperti Pak Prabowo mau berkunjung lalu Partai Nasdem sebagai tuan rumah menerima dan menyambut,” ujar Anies di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Baca juga: Setelah Prabowo, Giliran Anies Sambangi Nasdem Tower

Namun, ia menganggap tak ada yang spesial dalam pertemuan tersebut.

Bagi Anies, berbagai anggapan maupun narasi yang mengatakan Nasdem mungkin bergabung ke pemerintahan baru belum bisa dibuktikan.

“Ya tidak ada obrolan yang khusus, kecuali yang disampaikan di media tadi,” sebut dia.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menganggap belum relevan pembahasan soal kabinet baru dibahas saat ini.

Pasalnya, proses gugatan hasil Pilpres 2024 juga masih berjalan di Mahkamah Konstitusi (MK).

Sementara, presiden dan wakil presiden terpilih nantinya baru akan membentuk kabinet setelah dilantik pada 20 Oktober 2024.

“Jadi, membicarakan itu masih panjang,” katanya.


Baca juga: Anies Yakin Pertemuan Surya Paloh-Prabowo Tak Ganggu Dukungan Nasdem Terkait Gugatan di MK

Terakhir, Anies tak khawatir pertemuan Surya dan Prabowo bakal mengurangi dukungan Nasdem padanya yang tengah menggugat hasil Pilpres 2025 ke MK.

Ia mengungkapkan, Nasdem pun mengirimkan 12 pengacara untuk menjalani proses tersebut.

“Jadi, publik nanti bisa menyaksikan. Menurut saya pada saat ini, apa pun spekulasi. Tidak bisa disebut sebagai fakta, nanti liat saja dalam perjalanannya,” imbuh dia.

Prabowo dan Surya Paloh bertemu di Nasdem Tower beberapa jam sebelum Anies mengunjungi gedung yang sama. 

Seusai pertemuan Prabowo mengaku mengajak Nasdem untuk bergabung ke koalisinya. Ajakan itu direspons Surya Paloh dengan menyebut peluang bergabung sebesar "fifty-fifty".

Baca juga: Prabowo Akui Tawari Nasdem Bergabung, Surya Paloh: Fifty-fifty...

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com