Salin Artikel

Karpet Merah Nasdem untuk Manuver "Politik Merangkul" Prabowo

Dua hari setelah dinyatakan menang Pilpres 2024, atau pada Jumat (22/3/2024), Prabowo langsung mendatangi markas Partai Nasdem untuk menemui Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh.

Perlu diingat, Nasdem merupakan partai yang pertama kali mengusung Anies Baswedan sebagai capres. Anies akhirnya maju berkat dukungan dari Nasdem, PKB, dan PKS.

Meski demikian, posisi politik Nasdem yang berseberangan itu rupanya tak menghalangi niat Prabowo untuk menemui mereka. 

Partai Nasdem bahkan menyiapkan karpet merah khusus untuk menyambut Prabowo.

Usai bermusuhan di kontestasi Pilpres 2024, kini Prabowo menawarkan Surya Paloh, yang merupakan mantan rekannya di Golkar, untuk bergabung ke pemerintahan selanjutnya.

Karpet merah untuk Prabowo

Prabowo Subianto mendatangi Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh di Nasdem Tower, Gondangdia, Menteng, Jakarta, pada Jumat (22/3/2024).

Pantauan Kompas.com, Prabowo tiba pukul 13.35 WIB bersama jajaran petinggi Partai Gerindra seperti Ketua Harian DPP Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Sekretaris Jenderal (Sekjen) Gerindra Ahmad Muzani, dan Wakil Ketua Umum Gerindra Sugiono.

Sementara, Surya didampingi oleh Sekjen Nasdem Hermawi Taslim, Bendahara Umum Nasdem Ahmad Sahroni, dan Ketua DPP Nasdem Willy Aditya.

Ia kemudian bersalaman dan berpelukan dengan Surya. Tak lama, para rombongan pun memasuki Nasdem Tower.

Tak hanya itu, pertemuan itu pun nampak spesial karena Nasdem menggelar karpet merah yang digelar beberapa saat sebelum Prabowo hadir.

 

Dalam pertemuan tersebut, Prabowo mengapresiasi sikap Paloh. Prabowo menekankan bahwa sudah saatnya keduanya bersatu setelah bersaing pada pilpres kemarin.

“Saya sangat menghargai sikap Nasdem, setelah pertandingan kita bersaing ya kan. Tapi, kita tetap bersahabat, kita tetap satu keluarga, kita tetap cinta Tanah Air,” ujar Prabowo.

"Sesudah pertandingan dan persaingan kita bersatu membangun bangsa Indonesia. Itu yang saya mau garis bawahi,” katanya lagi.

Ketua Umum Partai Gerindra ini mengatakan, banyak pakar ekonomi menyebutkan Indonesia bisa menjadi negara maju.

Tetapi, syaratnya para elite politiknya harus mau bersatu.

“Dengan demikian, saya berkeyakinan bahwa faktor kerja sama di antara kepemimpinan itu adalah sangat penting dan ini yang dituntut oleh rakyat kita,” ujar Prabowo.

Perubahan sikap Nasdem mulai terlihat ketika Prabowo blak-blakan mengajak mereka bergabung.

Pasalnya, Paloh membuka peluang Nasdem bergabung ke pemerintahan selanjutnya, meski Anies kalah.

Ketika ditawari bergabung pun, Paloh tertawa dan langsung berjabat tangan dengan Prabowo.

"Saya selalu menawarkan, saya selalu mengajak,” ujar Prabowo.

“Kita lihat perkembangan ke depan. Fifty-fifty possibility ya,” ucap Surya.

Tegaskan "politik merangkul"

Waketum Partai Gerindra Habiburokhman menegaskan pertemuan Prabowo dengan Paloh ini merupakan implementasi politik merangkul.

"Ini adalah bagian dari implementasi politik merangkulnya Pak Prabowo bahwa memang kami ingin kita sebagai elite bangsa ini, kita mengedepankan persatuan dan kesatuan," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (22/3/2024).

Habiburokhman mengungkapkan, Prabowo menyadari bahwa mengelola negara tidak lah mudah hanya sendirian.

Maka dari itu, menurut dia, dibutuhkan kebersamaan dalam membangun bangsa negara.

"Dan yang terpenting kita harus rukun, pertengkaran yang berlarut-larut dipastikan tidak akan produktif," ujar Habiburokhman.

"Padahal kan persoalan-persoalan besar sedang terjadi dan menanti di depan kita," katanya lagi.

Ruang lobi-lobi politik

Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis Agung Baskoro menilai, kedatangan Prabowo ke Nasdem merupakan tindak lanjut dari komunikasi Paloh dengan Presiden Jokowi di Istana, Jakarta, beberapa waktu lalu.

Nasdem memang menjadi partai pertama yang membuka komunikasi dengan Istana usai hasil quick count Pilpres 2024 diumumkan. Apalagi, kata dia, Partai Nasdem masih berada di dalam kabinet pemerintahan Jokowi.

Dibandingkan dengan PKS yang tetap menjadi oposisi hingga kini, Nasdem diduga dipilih Prabowo karena memiliki ruang untuk lobi-lobi politik.

"PKS masih konsisten dengan jalan 'keoposisian' dengan terus melancarkan kritik bertubi-tubi di beragam lini kebijakan pemerintah hari ini," jelas Agung.

"Artinya ada ruang untuk komunikasi politik dan lobi-lobi yang mengemuka di sisi Nasdem ketimbang di sisi PKS," imbuhnya.

Lebih lanjut, menurutnya politik "merangkul" Prabowo ini dibutuhkan demi membentuk koalisi mayoritas di parlemen.

"Karena biar bagaimana pun, Prabowo-Gibran membutuhkan 1-2 partai tambahan agar mampu membentuk koalisi mayoritas di parlemen secara efektif," ujar Agung saat dimintai konfirmasi, Minggu (24/3/2024).

"Setidaknya di eksekutif dan legislatif terbentuk harmoni dan sinergi produktif agar program-kebijakan tak dihadang di tengah jalan," sambungnya.

https://nasional.kompas.com/read/2024/03/24/07580301/karpet-merah-nasdem-untuk-manuver-politik-merangkul-prabowo

Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke