Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Perbandingan Suara Partai pada Pemilu 2024 dan 2019: PDI-P Melorot, Golkar Naik

Kompas.com - 22/03/2024, 12:09 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI resmi menetapkan hasil Pemilu 2024 pada Rabu (20/3/2024). Hasil pemilu ditetapkan setelah melalui proses rekapitulasi suara di 38 provinsi di Tanah Air dan 128 wilayah luar negeri.

Menurut ketetapan KPU, 8 dari 18 partai politik (parpol) peserta Pemilu 2024 memenuhi ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen, sehingga lolos ke Senayan dan mengamankan kursi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI.

Kedelapan partai politik tersebut, yakni, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Nasdem, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Demokrat, dan Partai Amanat Nasional (PAN).

Jumlah parpol yang lolos ke Senayan pada Pemilu 2024 menurun dibandingkan dengan Pemilu 2019. Saat itu, 9 partai politik berhasil masuk jajaran legislatif.

Sementara, pada Pemilu 2024, 10 partai politik tercatat tak lolos ke parlemen. Dari 10 parpol tersebut, ada yang merupakan partai lama, ada pula pendatang baru.

Baca juga: Hasil Lengkap Pemilu 2024: Pilpres dan Pileg

Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menjadi satu-satunya parpol yang terlempar dari parlemen karena suaranya pada Pemilu 2024 tak mencapai 4 persen.

Pada Pemilu 2024 sendiri, sejumlah partai politik suaranya mengalami peningkatan, seperti Partai Golkar, PKB, dan Partai Nasdem. Namun, ada pula yang suaranya menurun, misalnya PDI-P dan Gerindra. 

Perolehan suara partai politik yang lolos ke parlemen selanjutnya akan dihitung menggunakan metode Sainte Lague untuk dikonversi menjadi jumlah kursi DPR RI.

Berikut ini perbandingan perolehan suara partai politik pada Pemilu 2024 dan Pemilu 2019:

PDI Perjuangan

  • Pemilu 2024: 25.387.279 suara (16,72 persen)
  • Pemilu 2019: 27.503.961 suara (19,33 persen)

Partai Golkar

  • Pemilu 2024: 23.208.654 suara (15,29 persen)
  • Pemilu 2019: 17.229.789 suara (12,31 persen)

Partai Gerindra

  • Pemilu 2024: 20.071.708 suara (13,22 persen)
  • Pemilu 2019: 17.596.839 suara (12,57 persen)

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)

  • Pemilu 2024: 16.115.655 suara (10,62 persen)
  • Pemilu 2019: 13.570.970 suara (9,69 persen)

Partai Nasdem

  • Pemilu 2024: 14.660.516 suara (9,66 persen)
  • Pemilu 2019: 12.661.792 suara (9,05 persen)

Partai Keadilan Sejahtera (PKS)

  • Pemilu 2024: 12.781.353 suara (8,42 persen)
  • Pemilu 2019: 11.493.663 suara (8,21 persen)

Partai Demokrat

  • Pemilu 2024: 11.283.160 suara (7,43 persen)
  • Pemilu 2019: 10.876.057 suara (7,77 persen)

Partai Amanat Nasional (PAN)

  • Pemilu 2024: 10.984.003 suara (7,24 persen)
  • Pemilu 2019: 9.572.623 suara (6,84 persen)

Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

  • Pemilu 2024: 5.878.777 suara (3,87 persen)
  • Pemilu 2019: 6.323.147 suara (4,52 persen)

Partai Solidaritas Indonesia (PSI)

  • Pemilu 2024: 4.260.169 suara (2,806 persen)
  • Pemilu 2019: 2.650.361 suara (1,85 persen)

Partai Perindo

  • Pemilu 2024: 1.955.154 suara (1,29 persen)
  • Pemilu 2019: 3.738.320 suara (2,07 persen)

Partai Gelora

  • Pemilu 2024: 1.281.991 suara (0,84 persen)
  • Pemilu 2019: Tidak mengikuti pemilu

Partai Hanura

  • Pemilu 2024: 1.094.588 suara (0,72 persen)
  • Pemilu 2019: 2.161.507 suara (1,54 persen)

Partai Buruh

  • Pemilu 2024: 972.910 suara (0,64 persen)
  • Pemilu 2019: Tidak mengikuti pemilu

Partai Ummat

  • Pemilu 2024: 642.545 suara (0,42 persen)
  • Pemilu 2019: Tidak mengikuti pemilu

Partai Bulan Bintang (PBB)

  • Pemilu 2024: 484.486 suara (0,32 persen)
  • Pemilu 2019: 1.990.848 suara (0,79 persen)

Partai Garuda

  • Pemilu 2024: 406.883 suara (0,27 persen)
  • Pemilu 2019: 702.536 suara (0,5 persen)

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN)

  • Pemilu 2024: 326.800 suara (0,215 persen)
  • Pemilu 2019: Tidak mengikuti pemilu

Baca juga: Tanggapi Hasil Pemilu 2024, Jokowi: Patut Kita Apresiasi

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Tambah Dua Tanker Gas Raksasa, Pertamina International Shipping Jadi Top Tier Pengangkut LPG Asia Tenggara

Nasional
Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan 'Food Estate'

Jaksa KPK Diminta Hadirkan Auditor BPK yang Diduga Terima Suap Terkait Temuan "Food Estate"

Nasional
Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com