Kepala BKKBN Optimistis Stunting di TTS Bakal Turun lewat Pemanfaatan Sumber Pangan dan Kontrasepsi

"Kami mengharapkan dukungan untuk peningkatan penyerapan, dengan alokasi sebesar Rp 6,3 miliar pada 2024 ini. Kita mendorong peningkatan kegiatan vasektomi, tubektomi, dan kegiatan terkait stunting dari anggaran ini," ajak Dokter Hasto.

Baca juga: Realisasi Anggaran Bansos Meroket, Risma: Tanya Bu Sri Mulyani

Untuk memudahkan akses pelayanan KB yang terlalu jauh di TTS, ia juga meminta agar bidan praktik swasta dapat melakukan memo of understanding (MoU) dengan Dinas KB, sehingga mereka dapat mengakses alat kontrasepsi dari BKKBN secara gratis.

"Sehingga suntik ada, susuknya ada, implan ada, dan bidan mendapatkan ongkos jasa medis," tambahnya.

Dokter Hasto juga menekankan pentingnya edukasi mengenai efek samping penggunaan alat kontrasepsi oleh para pendamping keluarga.

"Orang yang dipasang KB mungkin menstruasinya sedikit atau bahkan tidak keluar. Jadi, jangan pernah menganggap kalau tidak menstruasi maka darah kotornya tidak keluar, itu adalah anggapan keliru," tuturnya.

Baca juga: 7 Gejala dan Penyebab Menstruasi Tidak Teratur

Kabupaten terluas

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten TTS Yohanis Lakapu mengungkapkan bahwa prevalensi stunting di wilayahnya mencapai 22,3 persen.

Pada 2023, Kabupaten TTS berhasil mencapai jumlah peserta KB modern sebesar 50 persen, melebihi rerata Provinsi NTT sebesar 8,5 poin.

"Peserta KB aktif yang jumlahnya sedikit pun kadangkala tidak aktif. Oleh karena itu,  petugas harus selalu mengingatkan para peserta. Kalau tidak diingatkan, mereka lupa untuk kembali sehingga terjadi kehamilan baru," ucap Yohanis mewakili Penjabat (Pj) Bupati Kabupaten TTS,

Kabupaten TTS, yang merupakan kabupaten terluas di NTT menghadapi kendala karena jumlah petugas KB yang terbatas, hanya sekitar 38 orang.

Baca juga: Kader KB di Palopo Geruduk Kantor BPMPKB, Minta Dibayarkan Honornya?

Sebagai mantan Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PLKB), Yohanis berharap agar BKKBN dapat memberikan perhatian khusus untuk mengatasi kekurangan tenaga ini dengan mengutamakan putra dan putri dari Kabupaten TTS.

Dalam rangkaian acara yang sama, dilakukan juga pelayanan KB Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) yang menyasar akseptor implan sejumlah 96 orang.

Dokter Hasto pun menyempatkan diri untuk mengunjungi salah satu lokasi pelayanan KB di PMB yang memiliki 15 akseptor implan.

"Perlu dipertahankan agar jumlahnya terus meningkat, dan bagi yang telah memasang implan, diingatkan untuk melakukan kontrol secara berkala. Juga perlu dilakukan MoU dengan BKKBN agar bidan dapat memperoleh alat kontrasepsi (alkon) secara gratis," ucapnya kepada bidan yang bertugas.

Baca juga: 5 Jenis Alat Kontrasepsi dan Efektivitasnya dalam Mencegah Kehamilan

Meninjau KB ke TTU

Dalam rangkaian kegiatan pada hari yang sama, Dokter Hasto melakukan kunjungan kerja (kunker) di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU).