Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

Ketua DPD I Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengeklaim, Airlangga juga didukung sejumlah tokoh senior Golkar, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Etik Golkar Mohammad Hatta.

"Kalau kita lihat kemarin hadir Luhut, Aburizal, Hatta, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono tidak hadir, tetapi memberikan dukungan juga, semua mendukung agar Airlangga meneruskan kepemimpinan Partai Golkar, karena dinilai mampu menjadi konduktor dari aransemen semua potensi partai ini dengan baik,” kata Melki, Minggu, dikutip dari Kompas.id.

Ketua DPD I Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman pun mengungkapkan ada seruan agar Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi dalam munas mendatang.

Menurut Maman, dukungan itu adalah bentuk apresiasi karena Airlangga sukses membawa Golkar meraih jumlah kursi DPR yang lebih banyak pada Pemilu 2024.

“Kesuksesan pada Pemilu Legislatif ini tidak terlepas dari tangan dingin Pak Airlangga,” ujar Maman, Sabtu (16/3/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menambahkan, kepemimpinan Airlangga juga dibutuhkan untuk memastikan kemenangan partai berlambang beringin itu di Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang akan digelar pada November.

Baca juga: Airlangga Acungkan Jempol Saat Ditanya Peluang Kembali Jadi Ketua Umum Golkar

”Partai Golkar sangat berkepentingan agar partai stabil dan kompak untuk dapat memastikan sukses kemenangan dalam pilkada ini, seperti dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” kata Ace," dikutip dari Kompas.id.

Jokowi masuk bursa

Dukungan kepada Airlangga ini mengalir di tengah munculnya isu yang menyebut Presiden Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya.

Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi karya kekaryaan Partai Golkar.

Dok. Sekretariat Presiden Presiden Joko Widodo saya meresmikan pabrik minyak makan Pagar Merbau di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara pada Kamis (14/3/2024).

"Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” kata Ridwan, Minggu, dikutip dari Kompas.id.

Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sendiri.

Dikutip dari AD/ART Partai Golkar yang diunduh dari situs resmi partai tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.

Beberapa di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Baca juga: Politikus Golkar Klaim Airlangga Didukung Luhut, Aburizal Bakrie, dan Akbar Tandjung untuk Jadi Ketua Umum Lagi

Selain itu, orang tersebut juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi selama satu periode penuh.

Melihat dua syarat di atas, Jokowi tampaknya tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Golkar karena ia belum menjadi kader Golkar dan pernah tercatat sebagai kader partai lain, yakni PDI Perjuangan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Abruizal Bakrie mengingatkan, Jokowi harus mengikuti mekanisme partai jika benar ingin memimpin Golkar.

Baca juga: Airlangga Disebut Dapat Banyak Dukungan untuk Kembali Jadi Ketum Golkar

"Jadi aturan di Partai Golkar memang demikian. Mekanismenya memang seperti itu. Bahwa menjadi ketum (Golkar) itu minimal harus lima tahun menjadi kader," kata Bakrie, dikutip dari Tribunnews.com.

Namun, ia juga tidak memungkiri bahwa bisa saja AD/ART itu diubah demi memuluskan jalan Jokowi menguasai Partai Golkar.

"Kalau daerah mau, ya iya (bisa diubah)," kata Bakrie.