Dukungan ke Airlangga Mengalir Saat Muncul Isu Jokowi Diusulkan Jadi Ketum Golkar

JAKARTA, KOMPAS.com - Dukungan kepada Airlangga Hartarto untuk kembali menduduki posisi ketua umum Partai Golkar sudah mulai bergulir meski musyawarah nasional (munas) Partai Golkar 2024 baru akan diselenggarakan pada Desember 2024.

Sinyal dukungan tersebut, antara lain, disampaikan dua organisasi sayap Partai Golkar, yakni Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR) dan Kosgoro 1957.

Ketua Umum DPP Ormas MKGR Adies Kadir mengatakan, keputusan mendukung Airlangga diambil setelah pihaknya berkonsultasi dengan Majelis Tinggi dan Dewan Pakar Ormas MKGR, Minggu (17/3/2024) malam.

"Masukan-masukan dari para senior yang kami terima, semua menghendaki Bapak Airlangga Hartarto untuk didukung kembali menjadi Ketum Golkar untuk periode ke-3 dalam Munas 2024," kata Adies kepada Kompas.com, Senin (18/3/2024).

Adies menilai, Airlangga berhasil mendongkrak suara partai berlambang pohon beringin tersebut secara signifikan sehingga berada di peringkat dua hasil Pemilu 2024.

Ia mengeklaim, hasil Pemilu 2024 membuat perolehan kursi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) meningkat lebih kurang 20 persen.

Selain itu, Adies juga menganggap Airlangga berhasil membawa Golkar menang hattrick pada pemilihan kepala daerah, pemilihan presiden, dan pemilihan legislatif.

"Tidak ada lagi alasan bagi MKGR untuk menolak beliau untuk menjadi ketum Golkar kembali, di mana beliau telah menunjukkan kerja dan karya nyatanya untuk Partai Golkar," ujar Adies.

Rencana mengusung Airlangga sebagai ketua umum Partai Golkar akan diputuskan secara resmi dalam rapat kerja nasional Majelis Pertimbangan Ormas MKGR pada Juli 2024.

Sementara itu, Ketua Umum PPK Kosgoro 1957 Dave Laksono mengungkapkan bahwa dukungan kepada Airlangga telah disampaikan secara lisan dalam pertemuan pengurus Partai Golkar di Bali, Jumat (15/3/2024).

"Pada pertemuan di Bali minggu lalu, kami sudah sampaikan ke Pak Airlangga akan dukungan Kosgoro 57 kepada beliau," kata Dave kepada Kompas.com.

Setali tiga uang, Kosgoro 1957 mendukung Airlangga karena dinilai sukses mendongrak suara Golkar serta berkinerja baik sebagai menteri koordinator bidang perekonomian.

Dave menyebutkan, dukungan resmi Kosgoro terhadap pencalonan Airlangga akan disampaikan secara tertulis dan terbuka.

"Munas kan masih bulan Desember, masih panjang, dan ada sejumlah agenda-agenda politik nasional dan daerah yang harus diselesaikan," ujar anggota Komisi I DPR tersebut.

Didukung pengurus daerah

Selain dua ormas pendiri, dukungan kepada Airlangga juga disuarakan oleh pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I dan II Golkar dalam acara buka puasa bersama pada Jumat pekan lalu.

Ketua DPD I Golkar Nusa Tenggara Timur (NTT) Melkiades Laka Lena mengeklaim, Airlangga juga didukung sejumlah tokoh senior Golkar, seperti Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, mantan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie, dan Ketua Dewan Etik Golkar Mohammad Hatta.

"Kalau kita lihat kemarin hadir Luhut, Aburizal, Hatta, Akbar Tandjung, dan Agung Laksono tidak hadir, tetapi memberikan dukungan juga, semua mendukung agar Airlangga meneruskan kepemimpinan Partai Golkar, karena dinilai mampu menjadi konduktor dari aransemen semua potensi partai ini dengan baik,” kata Melki, Minggu, dikutip dari Kompas.id.

Ketua DPD I Golkar Kalimantan Barat Maman Abdurahman pun mengungkapkan ada seruan agar Airlangga ditetapkan sebagai ketua umum secara aklamasi dalam munas mendatang.

Menurut Maman, dukungan itu adalah bentuk apresiasi karena Airlangga sukses membawa Golkar meraih jumlah kursi DPR yang lebih banyak pada Pemilu 2024.

“Kesuksesan pada Pemilu Legislatif ini tidak terlepas dari tangan dingin Pak Airlangga,” ujar Maman, Sabtu (16/3/2024), dikutip dari Tribunnews.com.

Ketua DPD I Golkar Jawa Barat Ace Hasan Syadzily menambahkan, kepemimpinan Airlangga juga dibutuhkan untuk memastikan kemenangan partai berlambang beringin itu di Pemilihan Kepala Daerah 2024 yang akan digelar pada November.

”Partai Golkar sangat berkepentingan agar partai stabil dan kompak untuk dapat memastikan sukses kemenangan dalam pilkada ini, seperti dalam pemilihan legislatif dan pemilihan presiden,” kata Ace," dikutip dari Kompas.id.

Jokowi masuk bursa

Dukungan kepada Airlangga ini mengalir di tengah munculnya isu yang menyebut Presiden Joko Widodo digadang-gadang menjadi ketua umum Partai Golkar berikutnya.

Usulan agar Jokowi menakhodai Golkar salah satunya diajukan oleh anggota Dewan Pakar Partai Golkar Ridwan Hisjam yang menganggap rekam jejak Jokowi merepresentasikan ideologi karya kekaryaan Partai Golkar.

"Saya mengusulkan Pak Jokowi menjadi calon ketua umum Partai Golkar. Apakah dia bersedia? Ya, kembali ke Pak Jokowi,” kata Ridwan, Minggu, dikutip dari Kompas.id.

Namun demikian, usul tersebut nampaknya akan terbentur oleh Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Partai Golkar sendiri.

Dikutip dari AD/ART Partai Golkar yang diunduh dari situs resmi partai tersebut, ada sejumlah syarat yang harus dikantongi apabila seseorang ingin menjadi ketua umum Partai Golkar.

Beberapa di antaranya, aktif terus menerus menjadi anggota Partai Golkar sekurang-kurangnya lima tahun dan tidak pernah menjadi anggota partai politik lain.

Selain itu, orang tersebut juga harus pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat pusat dan/atau sekurang-kurangnya pernah menjadi pengurus Partai Golkar tingkat provinsi selama satu periode penuh.

Melihat dua syarat di atas, Jokowi tampaknya tidak bisa maju sebagai calon ketua umum Golkar karena ia belum menjadi kader Golkar dan pernah tercatat sebagai kader partai lain, yakni PDI Perjuangan.

Mantan Ketua Umum Partai Golkar Abruizal Bakrie mengingatkan, Jokowi harus mengikuti mekanisme partai jika benar ingin memimpin Golkar.

"Jadi aturan di Partai Golkar memang demikian. Mekanismenya memang seperti itu. Bahwa menjadi ketum (Golkar) itu minimal harus lima tahun menjadi kader," kata Bakrie, dikutip dari Tribunnews.com.

Namun, ia juga tidak memungkiri bahwa bisa saja AD/ART itu diubah demi memuluskan jalan Jokowi menguasai Partai Golkar.

"Kalau daerah mau, ya iya (bisa diubah)," kata Bakrie.