Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Setujui RUU DKJ Dibawa Ke Paripurna untuk Disahkan, Demokrat Disebut "Berkelanjutan" oleh Politikus Gerindra

Kompas.com - 18/03/2024, 22:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Aryo Putranto Saptohutomo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Partai Demokrat DPR menyetujui Rancangan Undang-Undanf Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) dan disebut sudah memiliki narasi "berkelanjutan" dan "satu garis lurus" dengan pemerintah.

Hal ini disampaikan Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR dari Fraksi Partai Gerindra, Supratman Andi Agtas, dalam rapat pleno pengambilan keputusan tingkat I RUU DKJ, di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Senin (18/3/2024) malam.

Mulanya, anggota Baleg DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron menyampaikan pandangan mini fraksi.

Dalam pandangannya, Fraksi Demokrat menyepakati agar RUU DKJ dibawa ke rapat paripurna atau pengambilan keputusan tingkat II untuk disahkan.

Baca juga: RUU DKJ, DPR dan Pemerintah Sepakat Gubernur Jakarta Boleh Menjabat 2 Periode

"Berdasarkan catatan tersebut di atas, Fraksi Demokrat dapat menyetujui Rancangan Undang-undang tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta untuk dibahas di tingkat selanjutnya," kata Herman membacakan pandangan mini fraksi.

Menurut Herman, Fraksi Demokrat memandang RUU DKJ selaras dengan prinsip desentralisasi yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945.

Ia juga mengatakan, RUU DKJ sangat penting untuk mengatur transformasi Jakarta pasca tak berstatus ibu kota negara.

"(RUU DKJ) Menangani isu-isu kritis seperti pembagian kewenangan, alokasi dana, perlindungan lingkungan, kesejahteraan masyarakat dan peran ekonomi nasional," ucap dia.

Baca juga: Rapat Panja RUU DKJ, Sylviana Murni Pertanyakan Monas dan GBK Tak Dialihkan ke DKJ

Setelah menyampaikan itu, Herman menyebut bahwa Demokrat tetap memperjuangkan perubahan dan perbaikan serta berkelanjutan.

"Demokrat bersama rakyat memperjuangkan perubahan dan perbaikan, tetap memperjuangkan, dan berkelanjutan," ucap Herman.

Setelahnya, Herman pun menyerahkan pandangan mini fraksi kepada pimpinan Baleg dan juga perwakilan pemerintah yang hadir dalam rapat.

Mereka pun sempat berfoto bersama. Setelah itu, Herman kembali ke tempat duduknya.

Baca juga: Ketua Baleg Sebut Pemerintah Belum Setuju soal Peralihan Aset Monas dan GBK ke Pemprov DKJ

Pada saat itulah, Supratman bergurau soal Herman dan Partai Demokrat. Dia menyebut, Demokrat kini sudah senapas dengan pemerintah.

"Terima kasih Pak Doktor Herman Khaeron, cukup, semakin jelas sikap Demokrat ini ya, sudah berkelanjutan. Hahaha," canda politikus Partai Gerindra ini.

Perlu diketahui, Partai Demokrat resmi bergabung dalam kabinet pemerintahan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Maruf Amin.

Baca juga: Rapat Panja RUU DKJ, Politikus PDI-P Singgung Jakarta Jadi Kota Gombal Bukan Global jika...

Hal itu ditandai dengan bergabungnya Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com