Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Cegah Kelahiran Bayi Stunting, Kepala BKKBN: Ibu Hamil Harus Dikawal sejak Mengandung 

Kompas.com - 06/03/2024, 16:40 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Dokter Hasto menegaskan pentingnya merencanakan kehamilan untuk memastikan kelahiran bayi yang sehat dan tidak mengalami stunting.

Salah satu langkahnya adalah dengan mengatur jarak antara kelahiran anak-anak. Menurutnya, mengatur jarak kelahiran agar tidak terlalu dekat adalah salah satu cara untuk mencegah stunting pada anak-anak, yang dapat dilakukan melalui program Keluarga Berencana (KB).

"Ini (ibu hamil) harus dikawal mulai dari (sejak) masa kandungan (mereka mengandung)," kata Dokter Hasto dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Rabu (6/3/2024).

Pernyataan tersebut disampaikan Dokter Hasto dalam kegiatan Sosialisasi dan Pelayanan KB di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur (Kaltim), Selasa (5/3/2024).

Baca juga: Deretan Kursi Menteri Era Jokowi yang Paling Sering Jadi Sasaran Reshuffle

Sebagai informasi, Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting telah menargetkan angka penurunan stunting nasional menjadi 14 persen pada 2024.

Dalam acara tersebut, Dokter Hasto memberikan apresiasi kepada remaja putri yang bersemangat mengikuti program minum tablet tambah darah sebagai langkah antisipasi terhadap risiko melahirkan anak yang mengalami stunting ketika menikah.

Di bagian lain pidatonya, Dokter Hasto mengungkapkan bahwa intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi di wilayah perbatasan menjadi salah satu Program Prioritas Nasional (Pro PN).

Baca juga: Soal 8 Kegiatan Prioritas Nasional, Kepala LAN: Apresiasi untuk Semua Stakeholder

Mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Dokter Hasto menyatakan bahwa BKKBN mendukung dua agenda pembangunan atau prioritas nasional, yakni peningkatan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, serta revolusi mental dan pembangunan kebudayaan.

Dalam konteks tersebut, BKKBN semakin mendorong peningkatan penggunaan kontrasepsi, terutama metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP), sebagai upaya untuk menekan angka drop out pengguna.

Intensifikasi dan integrasi pelayanan KB

Bertolak dari upaya BKKBN, perwakilan BKKBN Provinsi Kaltim menggelar kegiatan intensifikasi dan integrasi pelayanan KB dan kesehatan reproduksi pada Senin (4/3/2024) hingga Senin (5/3/2024).

Baca juga: KB Setelah Persalinan Berperan Penting Cegah Stunting

Kegiatan tersebut bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan, terutama di wilayah perbatasan antara Provinsi Kaltim dan Kalimantan Selatan (Kalsel). Kegiatan ini dilaksanakan di RSUD Kerang, Desa Kerang, Kecamatan Batu Engau, Kabupaten Paser.

Sebelum pelaksanaan sosialisasi dan pelayanan KB, BKKBN Kaltim mengadakan kegiatan "Nonton Bareng dengan Mupen", yaitu menggunakan Mobil Unit Penerangan (Mupen) milik BKKBN.

Acara tersebut bertujuan untuk melakukan promosi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat di Sengayam, Kota Baru, yang berlangsung pada Senin (4/3/2024).

Kegiatan tersebut disambut antusias oleh masyarakat sekitar. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan ultrasonografi (USG) bagi ibu hamil. Seluruh rangkaian kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi antara Perwakilan BKKBN Kaltim dan Kalsel.

Baca juga: Kolaborasi Budaya: Pengertian dan Contohnya

Sementara itu, Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim Akmal Malik mengingatkan agar pelayanan kesehatan di wilayah perbatasan tidak dibatasi oleh administrasi meskipun berada di provinsi yang berbeda.

"Mari kita saling berkolaborasi untuk mempercepat kesuksesan program ini," katanya.

Akmal juga menyampaikan kekagumannya terhadap Kepala BKKBN Dokter Hasto yang memiliki latar belakang sebagai dokter dan pernah menjabat sebagai Bupati Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

"Banyak program Dokter Hasto yang menginspirasi dan secara langsung menyentuh kebutuhan masyarakat, utamanya yang berkaitan dengan pemberdayaan keluarga dan penanggulangan stunting," jelasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Sadikin Rusli, Perantara Achsanul Qosasi Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti 'HP Lowbatt'

PDI-P Duga Jokowi Cawe-cawe pada Pilkada, Gerindra Sindir Perolehan Suara Seperti "HP Lowbatt"

Nasional
Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Gerindra Buka Opsi Majukan Kaesang di Jakarta Selain Ridwan Kamil

Nasional
ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi 'Sponsor' Suap Harun Masiku

ICW Minta KPK Ungkap jika Ada Pihak yang Menjadi "Sponsor" Suap Harun Masiku

Nasional
Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Moeldoko Yakin Aparat Mampu Tangkap Harun Masiku dalam Waktu Dekat

Nasional
Unggahan 'Bukti' Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Unggahan "Bukti" Pegi Setiawan di Facebook Hilang, Pengacara Laporkan Penyidik ke Propam

Nasional
Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Kasus BTS 4G, Anggota BPK Achsanul Qosasih Divonis 2,5 Tahun Penjara

Nasional
Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Istana Bantah Arahkan Penegak Hukum Usut Kasus Sekjen PDI-P Lantaran Kritik Pemerintah

Nasional
Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Yusril Jelaskan Mekanisme Pergantian Sekjen PBB, Sebut Kewenangan Pj Ketua Umum

Nasional
Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Jokowi Disebut Tolak Permohonan Grasi 7 Terpidana Kasus Vina, Ini Respons Menkumham

Nasional
KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus 'Vina Cirebon'

KSP Buka Suara soal Presiden Tolak Grasi 7 Terpidana Kasus "Vina Cirebon"

Nasional
Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Golkar Sebut Sekar Tandjung Tetap Maju Pilkada Solo meski Disiapkan Jadi Cawagub Sumut

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, PAN: Kami Tak Bisa Memaksakan

Nasional
Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal 'Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen' Tetap Berjalan

Bamsoet Tak Hadir, Sidang MKD soal "Klaim Semua Parpol Sepakat Amendemen" Tetap Berjalan

Nasional
Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Jaga Kualitas dan Mutu, Pemerintah Bakal Batasi Eksportir Daun Kratom

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com