Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Dukung Keluarga Jokowi Maju Pilkada Dianggap Hanya Cari Aman

Kompas.com - 15/03/2024, 04:30 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara Feri Amsari menganggap partai politik (parpol) mendukung wacana mengusung anak dan menantu Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak 2024 hanya kamuflase buat melindungi kepentingan mereka dengan konsekuensi melanggengkan politik dinasti.

Feri merasa heran dengan sikap sejumlah parpol yang memilih mendukung anggota keluarga Presiden Jokowi dalam kontestasi politik padahal mereka mempunyai kader yang lebih menguasai politik.

Apalagi, lanjut Feri, keluarga Jokowi belum lama berkecimpung di dunia politik tetapi yang tidak lazim adalah partai politik justru berbondong-bondong merapat dan memberikan dukungan dengan dalih memiliki pengalaman.

Baca juga: Soal Wacana Erina Gudono Jadi Cabup Sleman, Demokrat: Menantu Presiden Rakyat Biasa, Haknya Sama

“Bagi saya itu hanya kamuflase ya. Jokowi sedang membangun politik dinasti, semua pelaku kepentingan merasa nyaman dan ingin melanjutkan dinasti itu,” kata Feri Amsari, dikutip dari program Kompas Petang di Kompas TV, Kamis (14/3/2024).

Feri mengingatkan supaya partai politik membenahi tujuan buat konsisten memperjuangkan kepentingan rakyat dan memastikan pemerintah tetap berada dalam jalur yang ditetapkan undang-undang, daripada saling memburu kekuasaan semata.

“Bagi saya ini tabiat harus diubah kalau mau berpikir demokrasi ini diselamatkan, bukan untuk menempatkan keluarga-keluarga terutama keluarga yang memiliki kekuasaan,” ucap Feri.

Baca juga: Nilai Erina Gudono Tak Layak Jadi Calon Bupati Sleman, Pengamat: Dia Model, Bukan Pejabat Publik


Sampai saat ini berembus wacana menantu Presiden Jokowi, Erina Gudono, diproyeksikan buat menjadi peserta dalam Pilkada Sleman 2024.

Sejumlah partai politik pendukung pemerintah menyatakan bersedia memberikan dukungan politik jika istri anak bungsu Jokowi, Kaesang Pangarep, itu maju dalam Pilkada.

Sedangkan Kaesang juga disebut-sebut bakal diproyeksikan bersaing dalam Pilkada 2024. Sebelum Pemilu 2024 digelar, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sempat mewacanakan supaya Kaesang masuk dalam bursa Pilkada Depok.

Baca juga: Erina Gudono Mencuat Jadi Calon Bupati Sleman, Ketua Harian Gerindra Buka Suara

Kini berembus kabar Kaesang bakal diarahkan buat bersaing dalam Pilkada Jakarta 2024.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com