Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Wacana Erina Gudono Jadi Cabup Sleman, Demokrat: Menantu Presiden Rakyat Biasa, Haknya Sama

Kompas.com - 14/03/2024, 16:12 WIB
Tatang Guritno,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Badan Pembina Organisasi Keanggotaan dan Kaderisasi (BPOPKK) Partai Demokrat Herman Khaeron tak mempersoalkan munculnya wacana menantu Presiden Joko Widodo, Erina Gudono diusulkan menjadi calon bupati Sleman pada Pilkada 2024.

Ia menganggap Erina punya hak politik yang sama dengan masyarakat Indonesia yang lain.

“Hak politik itu adalah hak untuk dipilih dan memilih. Hak dipilih itu berlaku untuk siapa pun,” ujar Herman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

“Oleh karena itu berlaku di anak Presiden, menantu Presiden, rakyat biasa, sama saja haknya dalam undang-undang,” ucap dia.

Baca juga: Nilai Erina Gudono Tak Layak Jadi Calon Bupati Sleman, Pengamat: Dia Model, Bukan Pejabat Publik

Baginya, keluarga atau kerabat Jokowi tak dilarang ikut serta dalam kontestasi elektoral.

Namun, soal terpilih atau tidak tentu sangat ditentukan oleh suara dan dukungan masyarakat.

“Suara rakyat, suara Tuhan. Nanti rakyat yang menentukan. Kalau rakyat menginginkan beliau ya terpilih, kalau tidak menginginkan ya tidak terpilih,” ujar dia.


Ia menekankan, tak ada aturan di Indonesia yang menahan hak politik keluarga seorang presiden untuk ambil bagian dalam kontestasi elektoral.

Sebab, jika aturan itu dibuat justru akan menyebabkan diskriminasi antar warga Indonesia.

“Oleh karena itu undang-undang memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh warga negara untuk bisa menjalankan hak politiknya,” kata dia.

Sebelumnya, wacana mendorong Erina menjadi cagub Sleman disampaikan oleh Wakil Ketua Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan DPD Partai Gerindra DIY Widi Handoko.

Baca juga: Erina Gudono Mencuat Jadi Calon Bupati Sleman, Ketua Harian Gerindra Buka Suara

Widi mengatakan, mencuatnya nama Erina karena dorongan atau aspirasi dari masyarakat sendiri.

Sementara itu, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menyatakan pihaknya belum fokus membahas soal Pilkada 2024.

"Kami saat ini belum bicara soal pilkada karena masih konsentrasi pileg dan pilpres," tutur Dasco saat dihubungi, Rabu (13/3/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com