Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Singgung Rumah Menteri di IKN Kecil, Ridwan Kamil: Kenyamanannya Sama dengan di Widya Chandra

Kompas.com - 14/03/2024, 20:52 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kurator Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) Ridwan Kamil membalas Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan yang protes rumah dinas menteri di IKN, Kalimantan Timur ukurannya lebih kecil.

Ridwan Kamil mengakui rumah dinas menteri di IKN lebih kecil jika dibandingkan dengan rumah dinas di Widya Chandra, Jakarta.

"Kalau ukurannya secara objektif memang lebih kecil, itu saja," ujar Ridwan Kamil saat ditemui di Hotel Kempinski, Jakarta, Kamis (14/3/2024).

Baca juga: Basuki Sebut Rumah Menteri di IKN Lebih Kecil Dibandingkan di Widya Chandra

Ridwan Kamil menjelaskan, secara kualitas, rumah dinas menteri di IKN dan Widya Chandra sama bagusnya.

Dia memastikan rumah dinas menteri di IKN nyaman selayaknya rumah di Widya Chandra.

"Kalau kualitasnya atau desainnya sama bagusnya. Tapi kalau apple to apple, matematika ya, ukuran di Widya Chandra dengan ukuran di IKN memang lebih besar di Widya Chandra. Tapi kalau kenyamanannya sama," tuturnya.

Eks Gubernur Jawa Barat tersebut lantas menganalogikan ukuran rumah dinas menteri di IKN dan Widya Chandra seperti L dan XL.

Baca juga: Ridwan Kamil Pamer Mabes Polri di IKN Tak Seperti Kantor Polisi, Lebih Mirip Hotel Nusa Dua Bali

"Jadi itu hanya matematika ukuran saja. Kayak ngomongin L dengan XL. Kira-kira gitu," imbuh Ridwan Kamil.

Sebelumnya, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ukuran rumah dinas menteri di Ibu Kota Nusantara (IKN) lebih kecil dibandingkan rumah dinas menteri di Kompleks Widya Chandra, Jakarta Selatan.

Bahkan, menurut Basuki, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan sempat mengomentari kecilnya ukuran rumah dinas menteri di IKN.

"Lebih kecil dari ukuran di Widya Chandra. Bahkan, Pak Luhut bilang, 'Lho ini kok kecil?'" ujar Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (12/3/2024).

Menurut Basuki, sebenarnya ukuran rumah dinas di IKN bisa diperbesar.

Baca juga: Tahun Ini IKN Bakal Jalankan Fungsi Pemerintah Daerah Khusus

Hanya saja, secara keseluruhan, IKN mengusung konsep compact city sehingga bangunan yang ada dibuat efisien.

Selain itu, sudah disesuaikan dengan desain pemenang sayembara pembangunan rumah menteri di IKN.

Basuki pun membantah informasi yang sempat beredar bahwa rumah dinas menteri di IKN memiliki fasilitas mewah.

Ia justru mempertanyakan siapa yang pertama kali menyebut rumah dinas tersebut mewah.

"Ya dulu yang nyebut mewah siapa? Kalau buat saya, jadi lebih kecil. Karena saya tempati ya (rumah dinas Widya Chandra)," kata Basuki.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com