Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Posisi Politiknya Usai Pemilu, Anies: Kalau Ada Putaran Kedua Gimana?

Kompas.com - 13/03/2024, 19:28 WIB
Singgih Wiryono,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden nomor urut 1, Anies Baswedan, belum mengungkap posisi politiknya seusai Pemilu 2024. Menurutnya, Pilpres belum berakhir dan bisa jadi ada putaran kedua.

Hal itu disampaikan Anies saat ditanya awak media apakah akan tetap menjadi oposisi atau beralih jadi koalisi jika gagal dalam pilpres 2024.

"Kalau ternyata hasilnya berubah gimana? Kalau ternyata ada putaran kedua gimana? kalau ternyata ada hasil yang berbeda gimana? Jadi kita tunggu sampai tanggal 20 (Maret) baru kemudian nanti kita akan sampaikan," ujarnya saat ditemui di Graha CIMB Niaga, Jakarta Pusat, Rabu (13/3/2024).

Baca juga: Prabowo-Gibran Menang Telak di NTT, Saksi Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud Tak Tanda Tangani Berita Acara

Anies mengatakan, dalam proses pemilu pasti akan ada yang kalah dan yang menang.

Menurut dia, pihak yang kalah sudah sepatutnya berada di luar koalisi untuk mengimbangi pihak yang menang dalam pilpres nanti.

"Saya pegang prinsip itu aja. Prinsip itu yang dipegang, bila menang berada di dalam pemerintahan bila tidak menang maka berada di luar pemerintahan dan dua duanya sama sama penting," kata Anies.

Ia juga menyebut pernah menyatakan hal yang sama dalam debat pilpres 2024.

"Debat pertama saya bilang, bahwa jangan sampai kita tidak tahan berada di posisi oposisi," ujarnya. 

Baca juga: Kawalpemilu Sebut Tak Indikasi Curang pada Pilpres, Anies: Lihat Pemilu Bukan Hanya Saat Penghitungan

Singgung Prabowo tak tahan oposisi saat debat 

Sebelumnya, saat debat capres 12 Desember 2023, Anies Baswedan menyatakan bahwa tidak semua politikus mampu menjadi oposisi pemerintah.

Anies kemudian mencontohkan sosok capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo tak tahan jadi oposisi karena hal itu dapat menghambat bisnis.

“Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” kata Anies disambut sorak sorai pendukungnya.

“Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” ujarnya lagi.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu mengatakan, dalam negara demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat.

Baca juga: Anies Sebut Prabowo Tidak Tahan Jadi Oposisi Sebab Bikin Tak Bisa Berbisnis

Dalam proses pengambilan keputusan, oposisi akan memberikan pandangan dan berbeda. Perspektif ini membantu masyarakat memberikan penilaian yang lebih komprehensif.

“Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat,” ujar Anies. Anies juga mengungkapkan, kekuasaan bukan soal bisnis, tapi menjalankan kedaulatan rakyat.

“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” kata mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu disambut riuh tepuk tangan pendukung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com