Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anies Sebut Prabowo Tidak Tahan Jadi Oposisi Sebab Bikin Tak Bisa Berbisnis

Kompas.com - 13/12/2023, 09:41 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon presiden (capres) nomor urut 1, Anies Baswedan, menyatakan bahwa tidak semua politisi mampu menjadi oposisi pemerintah.

Anies mencontohkan sosok capres nomor urut 2, Prabowo Subianto. Menurutnya, Prabowo tak tahan jadi oposisi karena hal itu dapat menghambat bisnis.

Ini disampaikan Anies dalam debat perdana Pilpres 2024 yang digelar di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam.

“Sayangnya tidak semua orang tahan untuk berada menjadi oposisi. Seperti disampaikan Pak Prabowo, Pak Prabowo tidak tahan untuk menjadi oposisi,” kata Anies disambut sorak sorai pendukungnya.

“Apa yang terjadi? Beliau sendiri menyampaikan bahwa tidak berada dalam kekuasaan membuat tidak bisa berbisnis, tidak bisa berusaha, karena itu harus berada dalam kekuasaan,” tuturnya.

Baca juga: Saat Anies Sentil Persoalan Ketidakadilan dan Etika di Debat Perdana...

Mendengar pernyataan Anies, Prabowo yang juga berdiri di panggung debat menunjukkan ekspresi meledek.

Sementara, Anies terus melanjutkan pernyataannya. Mantan Gubernur DKI Jakarta itu bilang, dalam negara demokrasi, pemerintah dan oposisi sama-sama terhormat.

Dalam proses pengambilan keputusan, oposisi akan memberikan pandangan dan berbeda. Perspektif ini membantu masyarakat memberikan penilaian yang lebih komprehensif.

“Karena itu, oposisi itu penting dan sama-sama terhormat,” ujar Anies.

Anies menambahkan, kekuasaan bukan soal bisnis, tapi menjalankan kedaulatan rakyat.

“Kekuasaan lebih dari soal bisnis, kekuasaan lebih dari soal uang, kekuasaan adalah kehormatan untuk menjalankan kedaulatan rakyat,” tutur mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) itu disambut riuh tepuk tangan pendukung.

Adapun debat perdana Pilpres 2024 digelar Selasa (12/12/2023) malam di kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU), Menteng, Jakarta Pusat.

Debat dengan peserta tiga capres, yakni Anies Baswedan, Prabowo Subianto, dan Ganjar Pranowo ini mengangkat tema hukum, HAM, pemberantasan korupsi, dan penguatan demokrasi.

Debat sendiri merupakan salah satu metode kampanye. Masa kampanye pemilu bakal berlangsung selama 75 hari, terhitung sejak 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024.

Baca juga: Singgung Sikap Politik Prabowo, Anies Sebut Tak Ada Oposisi Kuat Bikin Demokrasi Terganggu

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com