Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri PUPR Ungkap Desain Istana Wapres di IKN Berubah, Baru Dibangun Tahun Ini

Kompas.com - 13/03/2024, 15:28 WIB
Fika Nurul Ulya,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkapkan pemerintah baru akan membangun Istana Wakil Presiden di Ibu Kota Nusantara (IKN) tahun ini.

"Kalau istana wakil presiden baru akan dibangun, masih lelang, jadi masih dibangun," kata Basuki usai rapat terbatas bersama Presiden Jokowi dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono di Istana Negara, Rabu (13/3/2024).

Ia menuturkan, pembangunan Istana Wakil Presiden baru dilaksanakan tahun 2024 lantaran desainnya sempat berubah.

Baca juga: Rumah Dinasnya Jadi, Menteri Basuki Siap Pindah ke IKN Juli 2024

Sedangkan Istana Presiden dijadwalkan selesai pada tahun ini sehingga Jokowi bisa mulai berkantor Juli 2024.

"Desainnya berubah. Waktu lelang pertama kita dengan desain yang juara sayembara pertama. Tapi setelah di cek Pak Presiden, beliau melihat perlu direvisi sehingga kita revisi. Nah, itu nanti kita enggak tahu lelang ulang atau enggak, gitu lho," ucap Basuki.


Lebih lanjut ia mengungkapkan, istana wakil presiden itu bakal selesai dibangun di tahun yang sama. Adapun pembangunannya dimulai sekitar Juni atau Juli 2024.

"Baru akan dimulai, tahun ini. Saya belum (dapat) informasi pastinya, mudah-mudahan Juni-Juli. Ya saya kira setahun (targetnya)," jelas Basuki.

Baca juga: Menteri Basuki Ungkap Jokowi Terima Keluhan Investor IKN soal Lahan

Sebelumnya dikutip dari Kompas.id, Wakil Presiden Ma'ruf Amin juga belum pernah berkunjung ke Ibu Kota Nusantara (IKN).

Wapres Amin bahkan menyebut ia belum ditugaskan untuk berkantor di IKN.

"Jadi, Presiden mungkin akan (berkantor) di sana. Saya belum ditugaskan. Apa saya harus ke sana atau tetap di Jakarta saja, belum ada pembicaraan,” ujar Wapres Ma’ruf di Ponpes Daarul Archam Rajeg, Tangerang, Banten, Kamis (7/3/2024).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com