Soal Hak Angket, PKB Sebut Belum Ada Sikap Resmi dari Fraksi PDI-P DPR

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengatakan, sampai saat ini belum ada sikap resmi dari Fraksi PDI-P DPR RI soal usulan penggunaan hak angket guna menyelidiki dugaan kecurangan Pemilu 2024.

Ia mengatakan, tak ada pernyataan anggota dewan dari PDI-P yang bisa dianggap mewakili sikap Fraksi PDI-P.

Meskipun, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024) salah satu anggota dewan dari partai banteng, Aria Bima telah ikut mengusulkan penggunaan hak angket.

Baca juga: Singgung Hak Angket Pemilu Saat Rapur, Anggota F-PKB: Naif bila DPR Diam

“Setahu saya belum (ada sikap resmi Fraksi PDI-P). Nah, itulah pentingnya kita tunggu sikap dari PDI-P. Membangun komunikasi politik lah, tahapan ini dulu,” ujar Huda pada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Bagi Huda, ketimbang membahas persoalan teknis dan substantif, lebih baik komunikasi antara PDI-P sebagai penggagas hak angket dan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan dibangun lebih dulu.

Sebab, hak angket harus bisa memenuhi syarat untuk dijalankan. Bukan sekedar memenuhi syarat untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

“Kami tidak ingin juga ini hanya sekedar ditandatangani oleh 25 orang dari 2 fraksi, atau kita pastikan di sini ada tiga fraksi dari poros 01, tapi dalam perjalanannya belum memastikan ini bisa goal gitu,” sebut dia.

Baca juga: Megawati Disebut Tak Mau Buru-buru soal Hak Angket, Ini Penjelasan Politikus PDI-P

“Jadi tahap pertama ini yang paling penting adalah komunikasi politik dulu memastikan terjadi kesepahaman, kesepakatan untuk mengusung, mendorong hak angket, dengan pasangan 03,” paparnya.

Terakhir, ia menekankan saat ini sikap PKB tetap sama yaitu menunggu langkah nyata dari PDI-P soal usulan hak angket itu di parlemen. Pasalnya, wacana itu pertama kali disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Kita menghormati inisiatif Mas Ganjar untuk mendorong hak angket sekaligus kita dorong Mas Ganjar dan teman-teman di pasangan 03 menuntaskan, dengan cara apa? Menjadi sikap resmi dari Fraksi PDI Perjuangan,” imbuh dia.

Diketahui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan wacana hak angket bukan pepesan kosong. Bahkan, ia mengklaim naskah akademiknya sudah dibuat saat ini.

Baca juga: Soal Hak Angket, PKB Ingin Komunikasi dengan PDI-P Terbuka Lebih Dulu

Sementara, sikap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Tasim dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto nampak berbeda. 

Hermawi berharap parpol Koalisi Perubahan dan PDI-P bisa menandatangani perjanjian politik untuk memastikan komitmen pengusungan hak angket.

Sementara, Hasto menganggap bahwa komitmen itu tak perlu dibububuhkan dalam perjanjian tertentu. Sebab, semangat mengusung hak angket ada pada pancasila dan demokrasi di Tanah Air.