JK dan Hasto Sudah Bertemu, Sudirman Said Sebut Bahas Hak Angket Salah Satunya

JAKARTA, KOMPAS.com - Co-captain Tim Nasional (Timnas) Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (Amin), Sudirman Said mengatakan Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 RI, Jusuf Kalla (JK) dan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto sudah bertemu.

Hal ini dikatakan Sudirman ketika menjawab pertanyaan wartawan soal adanya pertemuan JK dan Hasto beberapa hari setelah pemilihan presiden (pilpres) tanggal 14 Februari 2024.

Menurut Sudirman, salah satu pertemuan kedua tokoh politik itu juga terjadi ketika JK dan Hasto menjadi narasumber di forum diskusi yang digelar FISIP Universitas Indonesia (UI) dengan tajuk "Election Talk #4 Konsolidasi Untuk Demokrasi Pasca Pemilu 2024: Oposisi Atau Koalisi?" pada Kamis (7/3/2024) lalu.

Baca juga: PDI-P Klaim PPP Telah Berkomitmen Dukung Hak Angket DPR

"Beliau kan tokoh nasional semuanya. Jadi pasti banyak event semuanya, baik sengaja bertemu maupun karena satu event bareng-bareng," ucap Sudirman di Kawasan Jakarta Selatan, Sabtu (9/3/2024).

Sudirman menambahkan, JK dan Hasto turut hadir dalam acara itu membahas soal atensi keduanya perihal mengklarifikasi persoalan yang terjadi selama Pemilu 2024.

"Ya kebetukan saya satu event di UI, ya sambil menunggu seminar. Kita berdiskusi satu hal. Artinya satu konsen bersama, untuk mengklarifikasi yang sudah terjadi," ucap dia.

Menurut dia, klarifikasi terkait pemilu diperlukan agar siapapun pemimpin negara yang dilantik tidak lagi punya beban politik.

Diketahui, belakangan ramai isu dugaan kecurangan pada Pemilu 2024.

Baca juga: Soal Hak Angket Kecurangan Pemilu, Sudirman Said: Itu Kewenangan Partai, tetapi...

"Sehingga, apabila nanti kesulitan ekonomi datang itu tidak terpadu dengan proses beban politik. Karena beban politik ketemu ekonomi itu, berbahaya sekali bagi bangsa," kata dia.

Sudirman menambahkan, salah satu yang dibahas saat pertemuan JK dan Hasto mencakup soal hak angket DPR RI.

"Klarifikasi membawa ke proses hukum, dibawa ke angket, dibawa ke pansus. Mungkin nanti diproses lagi public examination (eksaminasi publik) supaya begitu dilantik semua udah clear," tambah dia.

Hak angket dugaan kecurangan pemilu

Wacana pengajuan hak angket diwacanakan oleh sejumlah partai politik (parpol) yang mendukung calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

Baca juga: Nasdem Ingin Ada Perjanjian dengan PDI-P soal Hak Angket, Hasto: Sudah Ada Pancasila dan Konstitusi

Wacana ini muncul setelah hasil pemilu menunjukkan paslon Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming unggul dalam proses hitung cepat.

Empat parpol yang terus menyuarakan penggunaan hak tersebut adalah PKS, Partai Nasdem, PKB, dan PDI-P.

Wacana penggunaan hak angket sendiri disampaikan pertama kali oleh Ganjar.

Kemudian, Anies menyebutkan, tiga parpol yang ada di belakangnya siap mendukung usulan tersebut.