Soal Hak Angket, PKB Sebut Belum Ada Sikap Resmi dari Fraksi PDI-P DPR

Ia mengatakan, tak ada pernyataan anggota dewan dari PDI-P yang bisa dianggap mewakili sikap Fraksi PDI-P.

Meskipun, dalam rapat paripurna DPR RI, Selasa (5/3/2024) salah satu anggota dewan dari partai banteng, Aria Bima telah ikut mengusulkan penggunaan hak angket.

“Setahu saya belum (ada sikap resmi Fraksi PDI-P). Nah, itulah pentingnya kita tunggu sikap dari PDI-P. Membangun komunikasi politik lah, tahapan ini dulu,” ujar Huda pada Kompas.com, Selasa (12/3/2024).

Bagi Huda, ketimbang membahas persoalan teknis dan substantif, lebih baik komunikasi antara PDI-P sebagai penggagas hak angket dan partai politik (parpol) Koalisi Perubahan dibangun lebih dulu.

Sebab, hak angket harus bisa memenuhi syarat untuk dijalankan. Bukan sekedar memenuhi syarat untuk dibawa ke rapat paripurna DPR RI.

“Kami tidak ingin juga ini hanya sekedar ditandatangani oleh 25 orang dari 2 fraksi, atau kita pastikan di sini ada tiga fraksi dari poros 01, tapi dalam perjalanannya belum memastikan ini bisa goal gitu,” sebut dia.

Terakhir, ia menekankan saat ini sikap PKB tetap sama yaitu menunggu langkah nyata dari PDI-P soal usulan hak angket itu di parlemen. Pasalnya, wacana itu pertama kali disampaikan oleh calon presiden (capres) nomor urut 3 Ganjar Pranowo.

“Kita menghormati inisiatif Mas Ganjar untuk mendorong hak angket sekaligus kita dorong Mas Ganjar dan teman-teman di pasangan 03 menuntaskan, dengan cara apa? Menjadi sikap resmi dari Fraksi PDI Perjuangan,” imbuh dia.

Diketahui calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengatakan wacana hak angket bukan pepesan kosong. Bahkan, ia mengklaim naskah akademiknya sudah dibuat saat ini.

Sementara, sikap Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Nasdem Hermawi Tasim dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto nampak berbeda. 

Hermawi berharap parpol Koalisi Perubahan dan PDI-P bisa menandatangani perjanjian politik untuk memastikan komitmen pengusungan hak angket.

Sementara, Hasto menganggap bahwa komitmen itu tak perlu dibububuhkan dalam perjanjian tertentu. Sebab, semangat mengusung hak angket ada pada pancasila dan demokrasi di Tanah Air.