Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ada Orang Meninggal "Ikut Nyoblos" di TPS Kalbar, KPU Beri Penjelasan

Kompas.com - 11/03/2024, 21:37 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) August Mellaz memberi penjelasan terkait adanya TPS di Kalimantan Barat (Kalbar) yang semua pemilihnya memilih Demokrat.

Bahkan, ada satu orang yang sudah meninggal "ikut nyoblos".

Dalam TPS tersebut, seharusnya hanya ada 186 pemilih lantaran satu orang yang memiliki hak suara telah meninggal dunia sebelum Pemilu 2024.

Baca juga: Kata Demokrat soal TPS di Kalbar yang Semua Pemilihnya, hingga Orang Mati Coblos Mereka

Nyatanya, suara yang terkumpul di TPS Kalbar tersebut malah tetap 187.

August menyebut, hal serupa tidak boleh terjadi lagi ke depannya.

"Ya itu awalnya dari saksi ya, saksi dari parpol kalau enggak salah mengonfirmasi itu. Kemudian kita periksa. Kemudian kalau dikonfirmasi oleh pihak Bawaslu-nya, bahwa benar ini kan orang yang meninggal ya, makanya ada saran perbaikan (rekapitulasi). Tidak ada disuruh PSU atau enggak. Tapi diminta untuk ke depan enggak bisa lagi kayak gini secara administratif," ujar August di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Senin (11/3/2024).

Lalu, August mengatakan, semua suara di TPS yang sempat dipermasalahkan ini memang betul-betul mencoblos ke satu pihak parpol tertentu saja.

Menurut dia, itu adalah fakta karena sudah berdasarkan data, yakni formulir perolehan suaranya diisi orang-orang yang memilih Demokrat.

"Dan dibuka memang faktanya dia aslinya begitu. Kan kita bicara faktanya. Datanya begitu kok. Tapi datanya begitu, otentik di sana," ucap dia.

Baca juga: Hasil Rekapitulasi KPU, Prabowo-Gibran Menang Telak di Kalbar

August menegaskan, momen rekapitulasi di tingkat nasional menjadi ajang penting untuk mengonfirmasi berbagai hal.

Dia menyebut, selisih satu suara seperti yang terjadi di TPS Kalbar itu saja jadi bisa ditelusuri di tingkat nasional.

"Bagaimanapun juga mungkin value di tingkat nasional agak beda. Makanya sekaligus ini kan menunjukkan, bahkan selisih 1 suara saja, kita bisa telusuri dan kita bisa kembalikan. Karena inilah tugasnya penyelenggara pemilu, memastikan bahwa suara itu memang untuk yang berhak," ucap August.

Rekapitulasi penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot hingga Minggu (10/3/2024) tengah malam.

penghitungan suara tingkat nasional untuk Provinsi Kalimantan Barat berlangsung alot hingga Minggu (10/3/2024) tengah malam.

Saksi PDI-P, Putu Bravo, menjadi pihak pertama yang angkat suara lantaran mendapatkan 187 pemilih di TPS 002 Desa Nanga Tekungai, Serawai, Kabupaten Sintang. Semuanya menggunakan hak pilih pada 14 Februari 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com