Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Budiman Tanuredjo
Wartawan Senior

Wartawan

Asa Kardinal Suharyo untuk Muhammadiyah, Bantu Atasi Korupsi

Kompas.com - 09/03/2024, 06:00 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

AUDITORIUM Perpustakaan Nasional, Senin (4/3/2024) malam, begitu ramai. Sejumlah elite negeri hadir merayakan Milad ke-66, Prof Dr KH Haedar Nashir, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah.

Milad terasa istimewa karena dirayakan dengan peluncuran buku yang berisi testimoni 27 penulis mengenai kiprah dan sosok Haedar Nashir. Buku itu diberi judul “Jalan Baru – Moderasi Beragama”.

Menkopolhukam Mahfud MD (kiri) bersama Ketua Umum PP Mihammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (3/4/2023).Dok. PP Muhammadiyah Menkopolhukam Mahfud MD (kiri) bersama Ketua Umum PP Mihammadiyah Haedar Nashir di Kantor PP Muhammadiyah Yogyakarta, Senin (3/4/2023).
Saya sendiri diminta Fajar Riza Ul Haq, kader Muhammadiyah, untuk memberikan refleksi soal sosok Buya Haedar.

Haedar terpilih sebagai Ketua Umum PP Muhammadiyah pada Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makassar, Sulawesi Selatan, dan terpilih lagi untuk periode 2022-2027.

Penerbitan buku otobiografi itu sejatinya kurang disetujui Haedar. “Saya kurang setuju dengan otobiografi,” ujar Haedar, Senin malam itu.

Namun, Haedar tak bisa mengelak saat Fajar Riza Ul Haq dari Lembaga Kajian dan Kemitraan Strategis PP Muhammadiyah menyodorkan draf buku siap cetak yang berisi testimoni para sahabat Haedar Nashir.

Hadir dalam peluncuran buku itu Kepala Polri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendi, Menteri Pendidikan Nadiem Makarim, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Sekretaris Umum PP Muhamadiyah Abdul Mukti, Wakil Presiden (2004-2009) dan (2014-2019) Jusuf Kalla, Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharto, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Mgr Antonius Benjamin, dan sejumlah kader Muhammadiyah.

Saat membahas buku bersama Jusuf Kalla, Susi Pudjiastuti, dan Abdul Mukti, Kardinal Suharyo mengapresiasi transformasi Muhammadiyah di bawah kepemimpinan Haedar, sosok yang awalnya bercita-cita menjadi lurah.

Misa pertama Malam Paskah dipimpin Uskup Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo di Gereja Katedral Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Untuk memutus penyebaran wabah Covid-19, Umat Katolik menjalani pekan Tri Hari Suci secara daring melalui siaran televisi maupun streaming.KOMPAS.COM/KRISTIANTO PURNOMO Misa pertama Malam Paskah dipimpin Uskup Ignatius Kardinal Suharyo Hardjoatmodjo di Gereja Katedral Jakarta, Sabtu (11/4/2020). Untuk memutus penyebaran wabah Covid-19, Umat Katolik menjalani pekan Tri Hari Suci secara daring melalui siaran televisi maupun streaming.
Kardinal menaruh asa kepada Haedar dan Muhammadiyah, setelah mampu mentransformasikan organisasi Muhammadiyah, untuk juga membantu mentransformasikan bangsa ini dari penyakit korupsi dan mentransformasikan bangsa dari penyakit kebohongan di era post-truth (pascakebenaran) yang melanda bangsa ini.

Kardinal mengutip filsuf Rene Decartes (1596-1650), cogito ergo sum atau “aku berpikir maka aku ada.” Kini, yang terjadi di bangsa ini malah, “aku berbohong, maka aku ada.”

“Kami berharap Muhammadiyah ikut membantu mentransformasikan bangsa dari penyakit bangsa, korupsi dan kebohongan,” ucapnya. Kebohongan memang menjadi catatan besar bangsa ini.

Buku Jalan Tengah banyak menyoroti sikap moderat Haedar dalam menghadapi tantangan keagamaan.

Seperti Hilman Latief yang menulis, “Menata Ideologi Gerakan Muhammadiyah dengan Jurnalisme Intelektual."

Atau tulisan Ahmad Najib Burhani dan Muhammad Nur Prabowo Setyabudi tentang "Penjaga Gawang Ideologi Muhamadiyah", atau Sudhamek AWK yang menulis, "Soekarno, Muhammadiyah dan Pancasila.”

Dalam sejumlah wawancara saya di kanal YouTube Backtobdm, ditemui hal serupa, korupsi adalah penyakit komorbid bangsa ini. Saat saya bertanya pada aktivis hak asasi manusia Usman Hamid tentang masalah besar bangsa ini, Usman menjawab pendek: korupsi!

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Tanggapi Ide Tambah Kementerian, Mahfud: Kolusinya Meluas, Rusak Negara

Nasional
[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

[POPULER NASIONAL] Perbandingan Jumlah Kementerian Masa Megawati sampai Jokowi | Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah

Nasional
Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com