Asa Kardinal Suharyo untuk Muhammadiyah, Bantu Atasi Korupsi

Transparency Internasional dalam rilis resminya menulis, Indeks Persepsi Korupsi Indonesia 2022 mengalami penurunan terburuk sepanjang sejarah reformasi.

CPI Indonesia 2022 berada di skor 34/100 dan berada pada peringkat 110 dari 180 negara yang disurvei. Skor ini turun empat poin dari tahun 2021 atau merupakan penurunan drastis sejak 1995, kata Wawan Suyatmiko, Deputi Sekjen Transparency Internasional Indonesia.

Mengutip TII, situasi Indonesia pada CPI 2022 juga semakin tenggelam di posisi 1/3 negara terkorup di dunia dan jauh di bawah rata-rata skor CPI di negara Asia Pasifik, yaitu 45.

Indonesia berada dalam satu klaster dengan Bosnia-Herzegovina, Gambia, Malawi, Nepal, dan Sierra Leone dengan skor 34. Kondisi ini jelas sangat memprihatinkan.

Perang melawan korupsi, kolusi dan nepotisme yang digelorakan semangat reformasi 1998 seakan dilupakan.

Tap MPR No XI/MPR/1998 tentang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) kini menjadi teks yang tak punya nyawa. Tap MPR tersebut dilahirkan dengan pengorbanan nyawa rakyat dan mahasiswa untuk mengadili Soeharto dan kroninya: mungkin juga sudah dilupakan.

Orde Reformasi gagal mengadili Soeharto dan kroni karena Soeharto dinyatakan unfit to trial.

Semangat besar untuk memerangi kolusi dan nepotisme, kini malah kehilangan energi. Kini, nepotisme malah dilakukan tanpa rasa malu dengan memaafkan jalur yang seakan demokratis dan tidak mengindahkan prinsip meritokrasi dan kaderisasi.

Berbagai kritik terhadap politik dinasti dijawab dengan simpel, “Biarlah rakyat yang menilai.”

Bangsa ini dihadapkan pada kemunafikan yang akut sebagaimana ditengarai Mochtar Lubis tentang Manusia Indonesia. Selalu berbeda apa yang dikatakan dan yang apa yang dilakukan.

Komitmen memperkuat KPK, tapi yang terjadi adalah mengebiri KPK. Komitmen menegakkan hukum, tapi justru memanfaatkan hukum.

Menjarah uang rakyat melalui korupsi sama dengan menjarah piring orang miskin untuk makan.

Melalui pemberitaan media massa, publik menyaksikan bagaimana elite politik, sejumlah menteri selalu dikaitkan dengan isu korupsi. Mereka disebut-sebut memanfaatkan pengaruh untuk memperkaya diri sendiri.

Korupsi perizinan menjadi ladang menumpuk kekayaan. Hari ini dikejar KPK, besok sudah tampil dalam kampanye pasangan calon presiden.

Hukum telah menjadi alat sandera penundukan politik, sementara partai politik telah menjadi bungker politisi korup.