Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Suara PSI Melonjak, Bawaslu Dianggap Bisa Proaktif Menyelidiki

Kompas.com - 04/03/2024, 19:32 WIB
Aryo Putranto Saptohutomo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) didorong bersikap aktif terkait dengan peningkatan perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada pemilihan legislatif (Pileg) 2024.

Menurut Peneliti Institute for Advanced Research Unika Atma Jaya Yoes Kenawas, jika peningkatan persentase suara PSI dianggap janggal maka mesti ada upaya penyelidikan menyeluruh buat membuktikan hal itu.

Sebab menurut hasil hitung cepat (quick count) pada pemilihan umum (Pemilu) 2024 oleh sejumlah lembaga survei, perolehan suara PSI diperkirakan tidak bakal mencapai ambang batas parlemen (parliamentary threshold) sebesar 4 persen, seperti ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu.

"Harus dibuktikan terlebih dahulu dengan melihat seluruh data yang dikumpulkan. Ini ranahnya Bawaslu untuk menanggapi dugaan-dugaan seperti ini. Bawaslu bisa proaktif sebenarnya," kata Yoes saat dihubungi pada Senin (4/3/2024).

Baca juga: Pengamat Sebut Lonjakan Suara PSI Tak Lazim, Bisa Bikin Rakyat Tak Percaya KPU

Yoes yang juga sempat terlibat dalam proses hitung cepat menyatakan tidak mengetahui faktor di balik peningkatan suara PSI.

"Kami pun enggak tahu kenapa perolehan suara PSI bisa melonjak drastis berdasarkan hasil hitung KPU," ujar Yoes.

Yoes menyarankan supaya jika terdapat pihak-pihak yang menduga terjadi penggelembungan suara PSI, maka mereka mesti memeriksa seluruh data mentah perolehan suara dalam proses penghitungan suara di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

"Kalau ada dugaan penggelembungan, harus ada audit/pemeriksaan menyeluruh terhadap data-data mentah yang di-submit ke sistem KPU. Saya enggak bisa berspekulasi mengapa ada peningkatan suara yang sedemikian drastis," ucap Yoes.

Baca juga: Indikasi Penggelembungan Suara PSI, Bawaslu: Masih Kami Cermati


Sebelumnya diberitakan, KPU) RI membantah adanya penggelembungan suara untuk perolehan suara Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam Pileg DPR RI 2024.

Melonjaknya publikasi suara PSI di dalam situs pemilu2024.kpu.go.id disebut akibat kesalahan Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap) yang bukan merupakan dasar yang sah untuk penghitungan suara.

"Tidak ada terjadi penggelembungan suara, yang ada adalah ketidakakuratan teknologi OCR (optical character recognition) dalam membaca foto formulir model C.HASIL plano. Di sini pentingnya peran serta aktif pengakses Sirekap untuk menyampaikan telah terjadinya ketidakakuratan tersebut," kata anggota KPU RI, Idham Holik, kepada Kompas.com, Senin (4/3/2024).

"Sejak awal, sesuai rekomendasi Bawaslu, bahwa Sirekap harus diakurasi datanya sesuai data formulir model C.Hasil plano dan data itu sedang dalam proses akurasi. Sekali lagi kami sampaikan bahwa hasil resmi perolehan suara peserta pemilu itu berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan secara berjenjang," jelas dia.

Baca juga: Rekapitulasi Dilanjut, Terkuak Sebab Kejanggalan Suara PSI di Taipei

Di sisi lain, berdasarkan penelusuran Kompas.com, suara PSI dalam Sirekap tercatat lebih besar dari formulir model C di beberapa TPS.

Contohnya, di Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Banten. Terdapat perbedaan suara PSI di TPS 006, di mana suara partai yang mestinya nol menjadi 30 (hanya suara partai).

Di TPS tersebut, perolehan suara total PSI menurut formulir model C sebesar 16 (suara partai+caleg). Namun, menurut Sirekap, perolehan suara partai pimpinan Kaesang Pangarep itu (suara partai+caleg) mencapai 46 suara.

Berdasarkan data Sistem Informasi Rekapitulasi Pemilu (Sirekap) KPU, pada hari ini pukul 18.00 WIB, perolehan suara PSI sebesar 3,13 persen atau 2,404,457 suara.

Baca juga: Desak Bawaslu Selidiki Lonjakan Suara PSI, Formappi: Itu Suara Manusia Bukan Hantu

Sampai saat ini data yang masuk melalui Sirekap KPU terkait pemilihan legislatif (Pileg) 2024 mencapai 542,215 dari 823,236 tempat pemungutan suara (TPS), atau 65,86 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Kakorlantas Minta Personel Pengamanan WWF di Bali Jaga Etika

Nasional
KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

KPU Pastikan Verifikasi Data Dukungan Calon Perseorangan Pilkada 2024

Nasional
554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

554 Kloter Jemaah Haji Reguler Sudah Kantongi Visa, Siap Berangkat Mulai 12 Mei

Nasional
Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com