Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Kunjungi MPP Kabupaten Cirebon, Menpan-RB Dorong Layanan Berdampak dan Tidak Berbelit

Kompas.com - 04/03/2024, 18:49 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Menteri Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Abdullah Azwar Anas melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Kabupaten Cirebon, Senin (4/3/2024).

Di tengah kunjungan tersebut, ia menyempatkan untuk meninjau sejumlah layanan publik yang ada di Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Cirebon.

Selain meninjau, Anas meminta agar pelayanan publik yang diberikan dapat bermanfaat dan berdampak langsung kepada masyarakat.

“Karena yang penting itu dampaknya, jadi Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) memberikan arahan bagaimana birokrasi berdampak dan tidak berbelit. Mungkin ke depan perlu dievaluasi apakah di sini (MPP Kabupaten Cirebon) masih berbelit. Mestinya di sini, masyarakat langsung datang, selesai, jadi tidak ada urusan lain lagi,” ujarnya dalam siaran pers yang diterima Kompas.com, Senin (4/3/2024).

Baca juga: Layanan Mudik Gratis Motor dengan Kereta Api Diperpanjang sampai Jawa Timur

Dalam mendukung penyelenggaraan layanan yang terpadu, terdapat 37 instansi yang bergabung dan ada 126 jenis layanan yang diintegrasikan pada MPP yang diresmikan sejak Juli 2023 itu.

Sebanyak 37 instansi tersebut terdiri dari sembilan instansi vertikal, sembilan badan usaha milik negara (BUMN) dan badan usaha milik daerah (BUMD), 13 organisasi perangkat daerah (OPD) kabupaten, dua OPD provinsi, serta dua swasta.

Berdasarkan jumlah pengunjung dan rata-rata jumlah pengunjung perhari, MPP Kabupaten Cirebon belum termasuk dalam Top 10 MPP.

Untuk itu, Anas meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Cirebon terus melakukan optimalisasi dalam memberikan layanan. 

Baca juga: Angin Kencang, Pohon dan Tiang Listrik Timpa 3 Rumah di Cirebon

“Ke depan MPP ini bisa menjadi pilihan masyarakat karena begitu rakyat datang langsung, banyak urusan bisa selesai, yang tertinggi sehari bisa sampai 4.000 layanan per hari. Jadi biasanya, kalau saya di MPP (melihat) motor parkirannya penuh, berarti MPP-nya ramai,” ucapnya.

Untuk diketahui, jumlah pengunjung MPP Kabupaten Cirebon pada periode Agustus 2023 hingga Februari 2024 sebanyak 1.867 pengunjung, sehingga rata-rata 266 orang per bulan atau sekitar 53 orang per minggu. 

Dalam kesempatan itu, Anas juga menyampaikan pentingnya layanan digital yang terintegrasi pada MPP Digital.

Baca juga: Pemkot Pekanbaru Tak Anggarkan Pembangunan Gedung MPP yang Terbakar

Saat ini terdapat dua layanan utama, yaitu layanan administrasi kependudukan dan izin tenaga kesehatan.

Anas berharap, Kabupaten Cirebon ke depannya dapat menerapkan MPP Digital.

“Harapan saya kita perbaiki, ini bisa dioptimalkan. Memang sekarang ini sebagian sudah masuk ke MPP Digital, masyarakat yang sudah siap Identitas Kependudukan Digital (IKD)-nya banyak artinya orang mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) tidak perlu lagi datang ketempat ini cukup lewat handphone,” imbuhnya.  

Baca juga: Transformasi Serigala Ibu Kota, Roma Jadi Mesin Gol di Bawah De Rossi

Anas juga mengimbau Pemkab Cirebon perlu melaksanakan transformasi layanan digital menyeluruh. IKD pun dinilai menjadi kunci utama dalam pengintegrasian seluruh layanan.

Dengan adanya IKD, kata dia, cukup dengan satu identitas seluruh data sudah terekam dan membuat masyarakat tidak perlu re-entry data pribadinya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com