PBB Sebut Pemerintah-DPR Tak Punya Niat Perbaiki Demokrasi jika Ambang Batas Parlemen Tidak Turun

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Bulan Bintang (PBB) Afriansyah Noor mengatakan, jika ambang batas parlemen malah meningkat dari 4 persen, pemerintah dan DPR tidak memiliki niat untuk memperbaiki demokrasi.

Ia menanggapi soal putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memutuskan agar ambang batas parlemen 4 persen diubah sebelum 2029.

"Artinya pemerintah dan DPR tidak ada niat untuk perbaikan sistem demokrasi kita," ujar Noor saat dimintai konfirmasi, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Ambang Batas Parlemen 4 Persen Dinilai Hambat Parpol Baru, Banyak Suara Terbuang Sia-sia

Noor menyampaikan, jika ambang batas parlemen harus diubah, hal itu tergantung pada pemerintah dan DPR untuk mengurangi angkanya, atau justru menghapus.

Dia berharap, ambang batas parlemen dihilangkan.

"Demi semangat demokrasi berkeadilan, kita harapkan dihilangkan semua," ucap dia.

Meski begitu, Noor merasa putusan MK ini terlambat. 

Sebelumnya, MK mengabulkan sebagian gugatan ambang batas parlemen sebesar 4 persen terhadap Pasal 414 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

Perkara yang terdaftar dengan nomor 116/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Ketua Pengurus Perludem Khoirunnisa Nur Agustyati dan Bendahara Pengurus Yayasan Perludem Irmalidarti.

Baca juga: Partai Buruh Nilai MK Tak Tegas dan Ulur Waktu soal Ambang Batas Parlemen

Dalam putusannya, MK menyatakan norma Pasal 414 Ayat (1) atau ambang batas parlemen 4 persen tetap konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk Pemilu DPR tahun 2024.

Lalu, menyatakan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada Pemilu DPR tahun 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan dengan berpedoman pada beberapa syarat yang sudah ditentukan.

Dengan kata lain, MK menyebut ambang batas 4 persen harus diubah sebelum Pemilu serentak tahun 2029. Ambang batas 4 persen tetap berlaku di Pemilu selanjutnya jika pengaturannya diubah.

"Dalam pokok permohonan; satu, mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian," kata Ketua MK Suhartoyo membacakan putusan di Gedung MK, Jakarta Pusat, Kamis (29/2/2023).

“Menyatakan norma Pasal 414 Ayat (1) UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan Pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan,” tutur Suhartoyo.

Hakim Konstitusi Saldi Isra menyampaikan, MK menyerahkan perubahan ambang batas parlemen kepada pembentuk Undang-Undang.

Namun, perubahan itu harus memperhatikan lima poin. Pertama, didesain untuk digunakan secara berkelanjutan.

Kedua, perubahan norma ambang batas parlemen termasuk besaran angka atau persentase ambang batas parlemen tetap dalam bingkai menjaga proporsionalitas sistem pemilu proporsional, terutama untuk mencegah besarnya jumlah suara yang tidak dapat dikonversi menjadi kursi DPR.

Baca juga: Partai Garuda Ingin Ambang Batas Parlemen 4 Persen Diubah Jadi 0 Persen Supaya Bisa Masuk DPR

Ketiga, perubahan harus ditempatkan dalam rangka untuk mewujudkan penyederhanaan parpol; dan keempat, perubahan telah selesai sebelum dimulai tahapan penyelenggaran Pemilu 2029.

"Perubahan melibatkan semua kalangan yang memiliki perhatian terhadap penyelanggaraan Pemilihan Umum dengan menerapkan sistem partisipasi publik yang bermakna termasuk melibatkan parpol peserta Pemilu yang tidak memiliki perwakilan di DPR," ujar Saldi Isra.