Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kekecewaan Sumarsih kepada Jokowi Urungkan Niatnya Berhenti Aksi Kamisan

Kompas.com - 02/03/2024, 08:35 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktivis hak asasi manusia (HAM) sekaligus penggagas aksi Kamisan, Maria Catarina Sumarsih, merasa kecewa ketika Presiden Joko Widodo menyematkan pangkat jenderal kehormatan kepada Menteri Pertahanan Prabowo Subianto.

Sebab, Dewan Kehormatan Perwira (DKP) pernah memutuskan memberhentikan Prabowo dari dinas kemiliteran karena terbukti terlibat penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998 menjelang lengsernya Presiden Soeharto.

“Pemberian gelar kehormatan bintang empat kepada Prabowo Subianto terasa aneh. Seorang jenderal yang diberhentikan oleh sebuah dewan yang berkompeten dan sah, telah dilakukannya. Kini patut dipertanyakan, ada ‘kepentingan pribadi’ Presiden Jokowi begitu sigap memberikan gelar kehormatan,” ujar Sumarsih kepada Kompas.com, Kamis (29/2/2024) petang.

Baca juga: Massa Aksi Kamisan Bacakan Petisi Tolak Dukung Prabowo-Gibran

Sumarsih yang merupakan ibunda dari Norma Irmawan alias Wawan, mahasiswa Atma Jaya korban Tragedi Semanggi I, menyebutkan bahwa Presiden Jokowi memutar balik semangat reformasi dan demokrasi yang diperjuangkan gerakan mahasiswa pada 1998.

Sumarsih juga mengingatkan kepada Jokowi bahwa Kepala Negara pernah mengakui dan menyesalkan terjadinya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu, salah satunya penculikan dan penghilangan paksa aktivis 1997/1998.

“Video yang memberitakan Prabowo membentuk Tim Mawar untuk melakukan penculikan dan Surat Keputusan Dewan Kehormatan Perwira tentang pemberhentian Prabowo dari kesatuan TNI beredar di masyarakat,” kata Sumarsih.

Sumarsih juga mengutip pernyataan Jokowi ke staf khusus presiden, Fadjroel Rachman, yang yang dimuat Harian Kompas pada 23 September 2021.

“Mas Fadjroel, seperti Mas Fadjroel adalah pejuang reformasi, saya adalah orang yang dilahirkan dari reformasi. Menjadi wali kota karena reformasi, menjadi gubernur karena reformasi, menjadi presiden karena reformasi. Tidak mungkin saya mengkhianati reformasi dan demokrasi,” kata Jokowi ke Fadjroel saat itu.

“Tetapi, justru kini Presiden Jokowi menjadi pengkhianat reformasi dan demokrasi,” tutur Sumarsih.

Baca juga: Massa Aksi Kamisan Ogah Dukung Prabowo-Gibran, Usman Hamid: Bentuk Ekspresi Politik Damai

Sempat ingin berhenti Kamisan

Sumarsih mengakui bahwa dirinya sempat berencana berhenti aksi Kamisan karena percaya Jokowi berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM, termasuk kasus Tragedi Trisakti I yang menewaskan anaknya.

Sumarsih juga sempat berkampanye agar memilih Jokowi pada Pilpres 2014.

“Sebelumnya saya kampanye 'Ayo pilih Jokowi' karena Pak Jokowi memberi pengharapan yang sangat besar bagi saya,” kata Sumarsih.

Jokowi, kata Sumarsih, berkomitmen menyelesaikan perkara penembakan Wawan dan kawan-kawannya dalam perkara Tragedi Semanggi I, Semanggi II dan Trisakti.

“Termasuk kerusuhan 13-15 Mei 1998, penghilangan orang secara paksa, Talangsari Lampung, Tanjung Priok, dan 1965. Juga berkomitmen menghapus impunitas seturut dengan yang diperjuangkan dalam Aksi Kamisan,” ucap Sumarsih.

Baca juga: 17 Tahun Aksi Kamisan, Berjuang Menuntut Keadilan sampai Akhir Hayat...

Saat proses penghitungan suara Pilpres 2014, Sumarsih melihat perolehan suara Jokowi unggul. Ia pun yakin mantan Wali Kota Surakarta itu akan menang.

Halaman:


Terkini Lainnya

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Fahira Idris Kecam Serangan di Rafah, Sebut Israel dan Sekutu Aib Peradaban Umat Manusia

Nasional
PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

PELNI Buka Lowongan Kerja Nahkoda dan KKM Periode Mei 2024

Nasional
Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Ungkit Kasus Firli dan Lili, ICW Ingatkan Jokowi Tak Salah Pilih Pansel Capim KPK

Nasional
Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Biaya Ibadah Umrah dan Kurban SYL pun Hasil Memeras Pejabat Kementan

Nasional
SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

SYL Sebut Perjalanan Dinas Atas Perintah Presiden untuk Kepentingan 280 Juta Penduduk

Nasional
DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

DKPP Sebut Anggarannya Turun saat Kebanjiran Kasus Pelanggaran Etik

Nasional
Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Lima Direktorat di Kementan Patungan Rp 1 Miliar Bayari Umrah SYL

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik, Diprediksi Terus Bertambah Jelang Pilkada

Nasional
KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait 'Food Estate' Ke Kementan

KPK Bakal Usut Dugaan Oknum BPK Minta Rp 12 Miliar Terkait "Food Estate" Ke Kementan

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Sewa 'Private Jet' SYL Rp 1 Miliar

Pejabat Kementan Tanggung Sewa "Private Jet" SYL Rp 1 Miliar

Nasional
Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Pejabat Kementan Tanggung Kebutuhan SYL di Brasil, AS, dan Arab Saudi

Nasional
Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Gubernur Maluku Utara Akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Rp 106,2 Miliar

Nasional
MK Jadwalkan Putusan 'Dismissal' Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

MK Jadwalkan Putusan "Dismissal" Sengketa Pileg pada 21-22 Mei 2024

Nasional
Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Mahfud Ungkap Jumlah Kementerian Sudah Diminta Dipangkas Sejak 2019

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com