Moeldoko Bantah Jokowi Ikut Susun Kabinet Prabowo

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko menampik pernyataan Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo yang mengatakan Presiden Joko Widodo bakal ikut campur dalam penyusunan kabinet pemerintahan 2024-2029.

Ia menyatakan, Jokowi tak akan ikut campur karena hal itu merupakan kewenangan dari presiden mendatang.

“Itu kan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dan persepsi. Jadi sebenarnya, tidak seperti itu. Pak Jokowi selalu mengatakan dan secara regulasi sudah jelas dikatakan penentuan kabinet yang akan datang adalah hak prerogratif presiden, bukan hak prerogratif Pak Jokowi,” ujar Moeldoko dalam program Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Demo di DPR Hari Ini, Tuntut Pemakzulan Jokowi dan Ganti Komisioner KPU

Ia menuturkan, Jokowi sadar diri bahwa kekuasaan itu akan berakhir. Mantan Wali Kota Solo itu, lanjut Moeldoko tak akan ikut campur terlalu jauh pada pemerintahan ke depan, apalagi ikut serta menyusun susunan kabinetnya.

“Karena Pak Jokowi pada saatnya harus melepaskan posisinya, nah kalau itu prerogratif presiden maka yang punya prerogratif ya presiden nanti,” sebut dia.

Di sisi lain, Moeldoko tak sepakat jika ada sejumlah pihak yang menyebut bahwa Jokowi cawe-cawe pada pemerintahan ke depan yang sampai saat ini berdasarkan perhitungan cepat sejumlah lembaga survei, Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dimenangkan oleh calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Prabowo Subianto dan GIbran Rakabuming Raka.

Baca juga: Kronologi Perseteruan AHY dan Moeldoko, dari KLB Demokrat Deli Serdang hingga Jabat Tangan di Istana

Ia menjelaskan, Jokowi hanya merasa harus ikut mengawal transisi dari pemerintahannya ke pemerintahan baru.

“Istilahnya bukan cawe-cawe tapi presiden punya tanggung jawab untuk mengantarkan. Caranya gimana? Apakah Pak Prabowo minta arahan, petunjuk atau informasi pada Pak Jokowi? Bisa saja itu dilakukan karena Pak Jokowi memahami semua persoalan bangsa ini yang lebih senior dalam konteks pemerintahan,” imbuh dia.

Sebelumnya, pernyataan Dradjad yang menyebutkan bahwa Jokowi bakal dilibatkan dalam pemerintahan ke depan, termasuk dalam penyusunan kabinet menuai pro dan kontra.

Pakar politik Ikrar Nusa Bhakti mempertanyakan pernyataan TKN Prabowo-Gibran itu. Baginya, Jokowi tak boleh ikut campur terlalu dalam pada kabinet Prabowo dan Gibran.

Alasannya, hal itu dapat menciptakan pertanyaan publik apakah ini rezim Prabowo-Gibran atau kelanjutan rezim Jokowi. Sementara kekuasaan Jokowi harusnya sudah berakhir karena sudah dua periode menjabat.