Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko Tak Sepakat jika Jokowi Dianggap "Cawe-cawe" Pemerintahan Selanjutnya

Kompas.com - 01/03/2024, 14:48 WIB
Tatang Guritno,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak sepakat jika Presiden Joko Widodo dianggap cawe-cawe kepada pemerintahan ke depan.

Baginya, Jokowi hanya merasa harus mengawal transisi pemerintahannya ke pemerintahan yang akan datang dengan baik.

“Apakah presiden itu dalam konteks itu cawe-cawe? Istilahnya bukan cawe-cawe, tapi presiden punya tanggung jawab untuk mengantarkan," ujar Moeldoko dalam program Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

"Caranya gimana? Apakah Pak Prabowo minta arahan, petunjuk atau informasi pada Pak Jokowi? Bisa saja itu dilakukan karena Pak Jokowi memahami semua persoalan bangsa ini yang lebih senior dalam konteks pemerintahan,” imbuhnya.

Baca juga: Moeldoko Bantah Jokowi Ikut Susun Kabinet Prabowo

Adapun berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Bahkan, Jokowi pun mengaku telah memberikan selamat pada keduanya pada 14 Februari 2024 malam.

Moeldoko menyatakan, Prabowo sangat mungkin untuk meminta masukan dari Jokowi terkait dengan berbagai persoalan bangsa. Jokowi pun dengan sangat terbuka bakal memberitahu Prabowo apa saja yang diperlukan.

Menurut dia, sikap itu tak bisa lantas disebut sebagai cawe-cawe Jokowi pada pemerintahan Prabowo.

“Maka, bisa beliau (Prabowo) bertanya dulu pada Presiden Joko Widodo, kira-kira ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi istilah cawe-cawe itu kurang tepat, tapi siapa pun yang punya tangung jawab penuh terhadap keberlangsungan kepemimpinan ke depan maka pasti, pasti ikut memikirkan ini bisa berjalan dengan baik,” papar dia.

Baca juga: Jokowi Topping Off Hunian ASN di IKN, Menpan-RB: Pembahasan Tunjangan Pionir Dikebut

Terakhir, Moeldoko menekankan bahwa Jokowi tak akan ikut campur terlalu jauh pada pemerintahan ke depan, termasuk untuk menyusun formasi kabinet.

Pernyataan itu disampaikan membantah statement Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, yang menyebut Jokowi bakal dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang.

“Itu kan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dan persepsi. Jadi sebenarnya, tidak seperti itu. Pak Jokowi selalu mengatakan dan secara regulasi sudah jelas dikatakan penentuan kabinet yang akan datang adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif Pak Jokowi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

MK: Sebagian Penanganan Pelanggaran Pemilu oleh Bawaslu Terkesan Formalitas

Nasional
MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

MK: Pelanggaran Etik Ketua KPU Tak Bisa Jadi Dasar Batalkan Pencalonan Gibran

Nasional
MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

MK Tolak Dalil Anies-Muhaimin yang Sebut Bawaslu Tak Tindak Lanjuti Kecurangan Prabowo-Gibran

Nasional
Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Tolak Eksepsi KPU dan Prabowo-Gibran, MK Tegaskan Tak Cuma Adili Perolehan Suara

Nasional
Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Polri Kerahkan Anjing Pelacak Amankan Sidang Putusan PHPU di MK

Nasional
Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 'Amicus Curiae'

Putuskan Sengketa Pilpres, MK Baca Keterangan 14 "Amicus Curiae"

Nasional
Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Hari Kartini 2024, Fahira Idris Jelaskan Makna Penting Kolaborasi untuk Tumbuhkan Pemimpin Perempuan

Nasional
Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan 'Smelter'

Korupsi Timah, Kejagung Sita 51 Ekskavator dan 238.848 Meter Persegi Lahan "Smelter"

Nasional
MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

MK Kelompokkan Dalil Permohonan Anies-Muhaimin ke 6 Klaster

Nasional
Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Timnas U23 Kalahkan Yordania, Jokowi: Semoga Bisa Melaju Lebih Tinggi Lagi

Nasional
Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah 'Amicus Curiae' Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Belajar dari Kasus Richard Eliezer, Mungkinkah "Amicus Curiae" Dipertimbangkan di Putusan Sengketa Pilpres?

Nasional
'Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami...'

"Ikhtiar Kami, Mencari Kebenaran dan Keadilan Bangsa Kami..."

Nasional
Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Tim Hukum Ganjar-Mahfud Berharap Putusan MK yang Progresif

Nasional
Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Alex: Pertemuan dengan Eko Darmanto atas Izin Pimpinan KPK Lainnya

Nasional
Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Prabowo Tak Hadiri Sidang Putusan MK, Jubir: Bekerja seperti Biasa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com