Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Pergeseran ASN dan TNI-Polri ke IKN Bisa Dimulai Juli 2024

Kompas.com - 01/03/2024, 12:17 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengatakan, pergeseran aparatur sipil negara (ASN) dan personel TNI-Polri ke Ibu Kota Nusantara (IKN) bisa dimulai pada Juli 2024.

Hal tersebut sejalan dengan hunian untuk ASN dan personel pertahanan dan keamanan yang sudah selesai secara bertahap sejak Juli.

"Pergeseran ASN ke sini (IKN) dan hankam ke sini itu sudah bisa dimulai bulan Juli (2024)," ujar Jokowi saat memberikan keterangan pers di kawasan IKN, Kalimantan Timur, sebagaimana dilansir siaran pers Sekretariat Presiden, Jumat (1/3/2024).

Baca juga: Jokowi Tinjau Kantor Presiden di IKN, Pembangunan Sudah Capai 74 Persen

Pada Jumat, Presiden melakukan seremoni penyelesaian akhir atau topping off hunian ASN dan personel hankam di IKN.

Presiden memastikan bahwa pembangunan hunian ASN berjalan sesuai jadwal.

Menurut Kepala Negara, sebanyak 12 tower hunian dijadwalkan selesai pada Juli, diikut 21 tower tambahan pada bulan September, dan 14 tower lagi pada bulan November.

Sehingga total keseluruhan akan ada 47 tower yang selesai pada akhir November 2024.


Presiden Jokowi menegaskan, meskipun ini merupakan proyek jangka panjang, penting untuk memulai dan memastikan bahwa setiap tahap dapat diselesaikan tepat waktu.

Lebih lanjut, Presiden menyebut bahwa topping off merupakan simbol bahwa pembangunan hunian telah mencapai tahap yang signifikan dan bahwa struktur utama bangunan telah selesai.

Baca juga: Jokowi Resmikan Topping Off Pembangunan Hunian ASN di IKN

Ini menandai langkah besar dalam upaya pengembangan IKN sebagai pusat pemerintahan baru Indonesia.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan memindahkan ASN secara bertahap ke IKN.

Presiden Jokowi menyampaikan, fasilitas pendukung kehidupan ASN seperti rumah sakit, sekolah anak dan perumahan perlu dipersiapkan terlebih dulu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Resmikan Warung NKRI Digital, BNPT Ingatkan Semua Pihak Ciptakan Kemandirian Mitra Deradikalisasi

Nasional
Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Klaim Ada Perpindahan Suara ke PKB, PKN, dan Garuda, PPP Minta PSU di Papua Pegunungan

Nasional
Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Berkaca Kasus Brigadir RAT, Kompolnas Minta Polri Evaluasi Penugasan Tak Sesuai Prosedur

Nasional
Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Hakim MK Singgung Timnas di Sidang Pileg: Kalau Semangat Kayak Gini, Kita Enggak Kalah 2-1

Nasional
Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com