Moeldoko Tak Sepakat jika Jokowi Dianggap "Cawe-cawe" Pemerintahan Selanjutnya

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko tak sepakat jika Presiden Joko Widodo dianggap cawe-cawe kepada pemerintahan ke depan.

Baginya, Jokowi hanya merasa harus mengawal transisi pemerintahannya ke pemerintahan yang akan datang dengan baik.

“Apakah presiden itu dalam konteks itu cawe-cawe? Istilahnya bukan cawe-cawe, tapi presiden punya tanggung jawab untuk mengantarkan," ujar Moeldoko dalam program Rosi yang tayang di YouTube Kompas TV, Jumat (1/3/2024).

"Caranya gimana? Apakah Pak Prabowo minta arahan, petunjuk atau informasi pada Pak Jokowi? Bisa saja itu dilakukan karena Pak Jokowi memahami semua persoalan bangsa ini yang lebih senior dalam konteks pemerintahan,” imbuhnya.

Adapun berdasarkan hitung cepat atau quick count sejumlah lembaga survei, pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka unggul.

Bahkan, Jokowi pun mengaku telah memberikan selamat pada keduanya pada 14 Februari 2024 malam.

Moeldoko menyatakan, Prabowo sangat mungkin untuk meminta masukan dari Jokowi terkait dengan berbagai persoalan bangsa. Jokowi pun dengan sangat terbuka bakal memberitahu Prabowo apa saja yang diperlukan.

Menurut dia, sikap itu tak bisa lantas disebut sebagai cawe-cawe Jokowi pada pemerintahan Prabowo.

“Maka, bisa beliau (Prabowo) bertanya dulu pada Presiden Joko Widodo, kira-kira ini bagaimana, ini bagaimana, ini bagaimana. Jadi istilah cawe-cawe itu kurang tepat, tapi siapa pun yang punya tangung jawab penuh terhadap keberlangsungan kepemimpinan ke depan maka pasti, pasti ikut memikirkan ini bisa berjalan dengan baik,” papar dia.

Terakhir, Moeldoko menekankan bahwa Jokowi tak akan ikut campur terlalu jauh pada pemerintahan ke depan, termasuk untuk menyusun formasi kabinet.

Pernyataan itu disampaikan membantah statement Anggota Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Dradjad Wibowo, yang menyebut Jokowi bakal dilibatkan dalam penyusunan kabinet pemerintahan mendatang.

“Itu kan asumsi-asumsi, prediksi-prediksi, dan persepsi. Jadi sebenarnya, tidak seperti itu. Pak Jokowi selalu mengatakan dan secara regulasi sudah jelas dikatakan penentuan kabinet yang akan datang adalah hak prerogatif presiden, bukan hak prerogatif Pak Jokowi,” imbuh dia.