Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPLN Jeddah Sebut DPK Tinggi karena Banyaknya TKI Ilegal

Kompas.com - 01/03/2024, 14:43 WIB
Adinda Putri Kintamani Nugraha,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Saksi dari Partai Gerindra, Mariyatno Jamim, mempertanyakan Data Pemilih Khusus (DPK) yang jumlahnya lebih besar dibanding Data Pemilih Tetap (DPT) dan Data Pemilih Tambahan (DPTb) di pemungutan suara Jeddah, Arab Saudi pada rapat pleno rekapitulasi nasional.

Dalam rapat rekapitulasi, disebutkan Data Pemilih Khusus (DPK) di PPLN Jeddah berjumlah 9.576 pemilih dari total 17.178 pemilih.

Jumlah pemilih tersebut jauh lebih besar dibandingkan jumlah Data Pemilih Tetap (DPT) Jeddah dengan hanya 1.916 pemilih dan jumlah Data Pemilih Tambahan (DPTb) sebanyak 5.689 pemilih.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Anies-Muhaimin Menang di PPLN Pretoria dan Islamabad

Menjawab itu, Anggota PPLN Jeddah Siti Rahmawati mengatakan bahwa hal tersebut terjadi karena kebanyakan DPK merupakan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) ilegal yang takut jika mendaftarkan diri di awal akan dideportasi oleh pemerintah setempat.

"DPK ini mayoritas adalah pekerja undocumented, TKI ilegal yang ketika diawal tidak berani mendaftar khawatir nanti dilaporkan oleh KJRI (Konsulat Jenderal Republik Indonesia), kemudian dideportasi dan sebagainya. Jadi mereka lebih memilih datang hari H dan membawa SPLP (Surat Perjalanan Laksana Paspor) atau paspor melalui pasporisasi," ucap Siti di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, Jumat (1/3/2024).

Sementara, Ketua PPLN Jeddah Yasmi Andriansyah mengatakan, peristiwa membludaknya DPK di Jeddah pernah terjadi di pemilihan sebelumnya.

Yasmi juga memastikan bahwa pihak PPLN telah berusaha untuk melakukan sosialisasi sejak dini kepada pemilih yang berada di Jeddah agar tidak terdaftar sebagai DPK.

Baca juga: Rekapitulasi Hari Ke-2: Prabowo-Gibran Menang di 11 dari 21 PPLN, tapi Suara Anies-Muhaimin Lebih Banyak

"DPK ini memang datangnya cukup besar pada hari H dan sebagian besar mereka itu memang tidak mendaftarkan diri pada proses sosialisasi di kami, tapi jumlah dari mereka harus diakui banyak, setiap pemilu seperti itu," katanya.

DPK merupakan status warga yang memiliki hak memilih dan identitas diri yang sah seperti paspor dan e-KTP. Namun, belum terdaftar ke dalam DPT atau DPTb.

DPK tetap bisa memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) tetapi dilakukan setelah DPT dan DPTb selesai melakukan pencoblosan.

Untuk diketahui, saat ini Komisi Pemilihan Umum (KPU) sedang melakukan rekapitulasi hitung suara tingkat nasional Pemilu 2024. Rekapitulasi suara pemilihan di luar negeri mendapat giliran pertama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Menlu Retno Telepon Menlu Hongaria Bahas soal Iran-Israel

Nasional
Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Bahlil Ungkap UEA Minat Investasi Panel Surya di IKN

Nasional
Petugas 'Ad Hoc' Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Petugas "Ad Hoc" Pilkada Akan Beda dengan Pilpres, KPU Buka Rekrutmen Lagi

Nasional
Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Bertemu Hampir 2 Jam, Jokowi dan Tony Blair Bahas Investasi Energi di IKN

Nasional
Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Firli Disebut Minta Rp 50 Miliar ke SYL, Pengacara: Fitnah!

Nasional
Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasib Putusan Sengketa Pilpres 2024 jika Komposisi Hakim Menolak dan Mengabulkan Imbang

Nasional
KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

KPK Periksa Anggota DPR Ihsan Yunus Jadi Saksi Pengadaan APD Covid-19

Nasional
Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Jokowi dan Megawati Saling Memunggungi

Nasional
Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Soal Resolusi Gencatan Senjata di Gaza, Menlu China Sebut AS Pakai Hukum Internasional Sesuai Keinginannya Saja

Nasional
Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Indonesia dan China Akan Bahas Kelanjutan Proyek Kereta Cepat, Luhut Kembali Terlibat

Nasional
KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

KPU Siap Laksanakan Apa Pun Putusan MK soal Sengketa Pilpres 2024

Nasional
KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

KPU Tegaskan Caleg Terpilih Wajib Mundur jika Maju Pilkada 2024

Nasional
Megawati Kirim 'Amicus Curiae' ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Megawati Kirim "Amicus Curiae" ke MK, KPU: Itu Bukan Alat Bukti

Nasional
KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Eks Kepala Bea Cukai Yogyakarta Eko Darmanto Tersangka TPPU

Nasional
Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Menko Polhukam Sebut Mayoritas Pengaduan Masyarakat Terkait Masalah Agraria dan Pertanahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com