Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekapitulasi KPU: Anies-Muhaimin Menang di PPLN Pretoria dan Islamabad

Kompas.com - 01/03/2024, 12:01 WIB
Ardito Ramadhan,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden (capres-cawapres) nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar menang di dua wilayah panitia pemilihan luar negeri (PPLN) yang direkapitulasi Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI pada Jumat (1/3/2024) dari pagi hingga siang hari.

Berdasarkan rekapitulasi perhitungan hingga pukul 11.32 WIB, Anies-Muhaimin tercatat menang di PPLN Pretoria, Afrika Selatan; dan PPLN Islamabad, Pakistan.

Menurut hasil rekapitulasi, Anies-Muhaimin menang dengan 80 suara di PPLN Pretoria, mengungguli pasangan calon (paslon) nomor urut 2 Prabowo-Gibran dengan 67 suara dan paslon nomor urut 3 Ganjar-Mahfud dengan 54 suara.

Anies-Muhaimin juga menang signifikan di PPLN Islamabad yang juga meliputi wilayah Afghanistan dengan 389 suara.

Baca juga: Rekapitulasi Hari Ke-2: Prabowo-Gibran Menang di 11 dari 21 PPLN, tapi Suara Anies-Muhaimin Lebih Banyak

Sementara itu, Prabowo-Gibran memperoleh 141 suara di PPLN Islamabad. Sedangkan Ganjar-Mahfud mendapatkan 47 suara.

Hingga Jumat siang, baru dua PPLN tersebut yang telah menyelesaikan proses rekapitulasi penghitungan suara pemilihan presiden (Pilpres) 2024.

KPU masih menjalankan proses rekapitulasi di PPLN Jeddah, Arab Saudi; dan Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam hingga akhirnya menskors rapat pleno untuk shalat Jumat dan makan siang.

Adapun proses rekapitulasi sudah dimulai sejak Rabu, 28 Februari 2024, dan direncanakan rampung pada 20 Maret 2024.

Rekapitulasi dimulai dengan hasil penghitungan suara di luar negeri karena disebut lebih siap dibandingkan dalam negeri.

Sejauh ini, sudah ada 23 dari 128 PPLN yang telah menyelesaikan rekapitulasi penghitungan suara.

Baca juga: Rekapitulasi KPU: Prabowo Menang di Bangkok dan Yangon, Ganjar di Hamburg dan Melbourne

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com