Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Di Atas Bagi Jabatan, di Bawah Antre Beras

Kompas.com - 01/03/2024, 06:37 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Kritik demi kritik keras dilancarkan untuk mengingatkan rezim ini. Entah untuk meminta perbaikan kondisi kenegaraan atau entah untuk menaikkan “nilai jualnya”, yang jelas rakyat akan menjadi saksi dan waktu yang bisa menjawabnya.

Begitu proses politik membuatnya tersingkir, dirinya rela menurunkan target. Tidak lagi menjadi pemimpin, menjadi wakil pemimpin pun jadilah. Tidak ada yang melirik sekalipun, gerbong politik yang digamitnya rela masuk ke dalam barisan yang selalu dikritik habis.

Mencari pekerjaan di era jelang “generasi emas” betapa sulitnya. Dari anak-anak panggede akhirnya kita bisa menjadi saksi, betapa peran ayah dan paman bisa mencarikan solusi pekerjaan.

Pekerjaan yang dicarikan orangtua bagi anak-anaknya bukan lagi sekadar tenaga admin di kelurahan atau tenaga kebersihan di perusahaan pinjaman online.

Peran ayah dan paman sekarang begitu “mulia” di mata keluarga, kerabat dan partainya. Seorang anak bisa ditabalkan menjadi wakil presiden, bisa menjadi menteri walau seumur jagung, bahkan “sakti” juga menempatkan anak sebagai ketua umum partai.

Tidak hanya kerabat, seorang presiden pun bisa berbuat apa saja demi transaksi politik kepada penerusnya.

Menitipkan sejumlah nama menteri di kabinet sekarang – ada yang membocorkan empat nama – agar bisa duduk di kabinet mendatang menjadi bukti mencari pekerjaan di zaman ini memang terasa sulit.

Pola mencari dan mengejar jabatan yang dicontohkan para elite tanpa malu akhirnya menjadi pola panutan.

Seorang direktur pemenangan salah satu tim sukses calon presiden begitu mudah beralih ke tim sukses lain. Mungkin tidak dianggapnya aib karena jabatan komisaris sudah menanti.

Pesta belum berakhir, jabatan komisaris mulai “berterbangan” hingga ke istri anggota tim sukses.

Logika pembenar untuk mendapatkan pekerjaan pun terlontar dengan heroik. Ketika negara memanggil, maka demi persatuan dan kesatuan negara akan rela mendapatkan jabatan tinggi.

Melupakan segala kritik tajamnya, entah mungkin juga menertawakan target politiknya yang muluk-muluk dulu, kini malah memuja setengah mati kepada sosok yang dulu sering dihujatnya.

Beras mahal di negara agraris

Miris melihat harga sekarung beras isi 50 kilogram berharga Rp 1 juta di Wakatobi, Sulawesi Tenggara (Limapagi.id, 28 Februari 2024).

Demikian juga dengan video viral dari Tanggamus, Lampung ketika seorang nenek dengan tangan yang gemetar hanya bisa memakan sayur daun singkong karena mahalnya harga beras.

Antrean para pembeli beras yang mengular panjang di berbagai pelosok Tanah Air mengingatkan saya akan bencana kelaparan di Ethiopia.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Anggap Wajar Prabowo Wacanakan 41 Kementerian, Demokrat: Untuk Respons Tantangan Bangsa

Nasional
PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

PAN Gelar Rakornas Pilkada Serentak, Prabowo Subianto Bakal Hadir

Nasional
KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com