Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Indonesia Usulkan 3 Gagasan Penting dalam Penyusunan Rencana Strategis ASEAN 2026-2030

Kompas.com - 29/02/2024, 19:40 WIB
Dwi NH,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) yang dipimpin oleh Presiden Republik Indonesia (RI) Joko Widodo (Jokowi) pada 6 September 2023 telah menyetujui Visi ASEAN 2045 sebagai dokumen perencanaan ASEAN yang akan menggantikan Cetak Biru ASEAN 2025.

Untuk menerjemahkan Visi ASEAN 2045, Gugus Tugas ASEAN untuk Integrasi Ekonomi (HLTF-EI) kembali bertemu di Vang Vieng, Laos, pada Senin (19/2/2024)-Rabu (21/2/2024) untuk menyusun Rencana Strategis Pilar Ekonomi ASEAN atau AEC Strategic Plan 2026-2030.

Deputi Bidang Koordinasi Kerja Sama Ekonomi Internasional Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) Edi Prio Pambudi memimpin delegasi RI dalam pertemuan ke-45 HLTF-EI.

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan tiga gagasan penting sebagai terobosan dalam penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030.

Baca juga: Kapasitas Terpasang PLTS Indonesia Rendah di ASEAN

Tiga gagasan tersebut, yaitu mengatasi agenda ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, revitalisasi sektor prioritas ASEAN, dan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor terpilih, yakni transformasi digital dan teknologi.

“Seperti yang kita ketahui bersama, AEC Post-2025 akan terbentuk dalam konteks yang baru, dan kita tidak bisa lagi menjalankan bisnis seperti biasa,” ujar Edi dalam pernyataan tertulis yang dikutip melalui ekon.go.id, Kamis (29/2/2024).

ASEAN dihadapkan pada tantangan multi-dimensi, mulai dari ketegangan geopolitik dan geo-ekonomi, teknologi hijau, kecerdasan buatan (AI), populasi yang menua, hingga krisis iklim.

Banyak negara ASEAN juga memiliki visi dan target pertumbuhan nasional, dan dalam Visi ASEAN 2045 ditargetkan menjadi kawasan ekonomi terbesar ke-4 di dunia.

Baca juga: Kapasitas Terpasang PLTS Indonesia Rendah di ASEAN

"Untuk mencapai hal ini, kita perlu memiliki strategi untuk mengatasi gangguan di masa depan, mengembangkan sektor dengan potensi pertumbuhan yang tinggi, dan merangkul megatren seperti digitalisasi dan transisi hijau," imbuh Edi.

Terkait gagasan ketahanan ASEAN dan koordinasi lintas pilar, ASEAN dapat mempertimbangkan untuk menciptakan sebuah platform di mana ketiga pilar yang ada dapat berbagi tugas dan rencana dalam mendukung ketahanan ASEAN.

Platform tersebut dapat digunakan untuk meningkatkan sinergi, mengidentifikasi tindakan, dan kolaborasi bersama.

Selanjutnya, mengenai gagasan revitalisasi sektor prioritas ASEAN, pada awal pembentukan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA), ASEAN telah memulai beberapa proyek kerja sama industri, namun dalam implementasinya belum optimal.

Baca juga: Survei Indikator: Usai Pemilu, Persepsi Negatif Publik ke Kondisi Ekonomi-Hukum Meningkat

Oleh karena itu, dengan perubahan lanskap ekonomi yang terjadi saat ini, terdapat ruang bagi ASEAN untuk menghidupkan kembali kerja sama sektor prioritas guna meningkatkan perdagangan, investasi, dan pertumbuhan yang lebih tinggi.

Kemudian, mengenai gagasan uji coba mekanisme koordinasi lintas pilar pada sektor transformasi digital dan teknologi, mekanisme koordinasi lintas pilar yang dibentuk perlu diuji coba pada sektor prioritas untuk melihat efektivitas dan efisiensi.

Mempertimbangkan isu yang berkembang saat ini, maka diusulkan dapat dilakukan uji coba pada transformasi digital dan teknologi.

Isu penting lain yang disepakati dalam proses penyusunan AEC Strategic Plan 2026-2030 adalah struktur dari AEC Strategic Plan yang terdiri dari lima elemen, yaitu Strategic Goals, Objectives, Strategic Measures, Activities, dan Performance Measures.

Baca juga: 5 Elemen Desain yang Dapat Menciptakan Suasana Tenang di Rumah

Elemen-elemen tersebut akan di-review secara berkala setiap lima tahun, kecuali strategic goals yang akan dikoordinasikan oleh WG on AEC Post-2025.

Dalam kesempatan tersebut, Indonesia juga menyampaikan dukungan pembentukan Gugus Tugas untuk Ekonomi Biru (ACTF-BE) dan rencana pelaksanaan pertemuan pertama ACTF-BE yang akan dilaksanakan pada Agustus 2024 dalam rangkaian pertemuan ke-46 HLTF-EI di Luang Prabang, Laos, dengan dukungan Indonesia.

Ekonomi Biru merupakan inisiatif prioritas ekonomi Indonesia dalam Kepemimpinan ASEAN 2023, dan kerangka kerja ekonomi biru ASEAN telah disepakati oleh Kepala Negara dalam KTT ke-43 ASEAN pada 6 September 2023 di Jakarta.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut turut hadir mendampingi Edi Prio Pambudi antara lain Asisten Deputi Kerja Sama Ekonomi Regional dan Sub Regional Kemenko Perekonomian, Direktur Perdagangan, Invetasi dan Kerja Sama Ekonomi Internasional Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), serta perwakilan dari Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) dan Kementerian Perdagangan (Kemendag). 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 14 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Soal Prabowo Tak Ingin Diganggu Pemerintahannya, Zulhas: Beliau Prioritaskan Bangsa

Nasional
Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Kemendesa PDTT Apresiasi Konsistensi Pertamina Dukung Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat Wilayah Transmigrasi

Nasional
Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Pospek Kinerja Membaik, Bank Mandiri Raih Peringkat AAA dengan Outlook Stabil dari Fitch Ratings

Nasional
Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem 'Mualaf Oposisi'

Refly Harun Anggap PKB dan Nasdem "Mualaf Oposisi"

Nasional
Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi 'King Maker'

Berharap Anies Tak Maju Pilkada, Refly Harun: Levelnya Harus Naik, Jadi "King Maker"

Nasional
Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Perkara Besar di Masa Jampidum Fadil Zumhana, Kasus Sambo dan Panji Gumilang

Nasional
Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Refly Harun: Anies Tak Punya Kontrol Terhadap Parpol di Koalisi Perubahan

Nasional
Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Verifikasi Bukti Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai, Warga Akan Didatangi Satu-satu

Nasional
Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Indonesia Dorong Pemberian Hak Istimewa ke Palestina di Sidang PBB

Nasional
Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Beban Melonjak, KPU Libatkan PPK dan PPS Verifikasi Dukungan Calon Kepala Daerah Nonpartai

Nasional
Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Peran Kritis Bea Cukai dalam Mendukung Kesejahteraan Ekonomi Negara

Nasional
Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Refly Harun Ungkap Bendera Nasdem Hampir Diturunkan Relawan Amin Setelah Paloh Ucapkan Selamat ke Prabowo

Nasional
UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

UU Pilkada Tak Izinkan Eks Gubernur Jadi Cawagub, Wacana Duet Anies-Ahok Buyar

Nasional
Jemaah Haji Tak Punya 'Smart Card' Terancam Deportasi dan Denda

Jemaah Haji Tak Punya "Smart Card" Terancam Deportasi dan Denda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com