Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Indikator: Usai Pemilu, Persepsi Negatif Publik ke Kondisi Ekonomi-Hukum Meningkat

Kompas.com - 29/02/2024, 16:56 WIB
Fitria Chusna Farisa

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mayoritas publik menilai bahwa kondisi ekonomi nasional saat ini buruk. Temuan ini merujuk pada survei Indikator Politik Indonesia yang digelar 18-21 Februari 2024.

Menurut survei, terjadi peningkatan persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional pasca hari pemungutan suara Pemilu 2024.

Dalam survei sebelum pemilu, yakni 12-13 Februari 2024, responden yang menilai kondisi ekonomi nasional buruk sebesar 30,4 persen. Sementara, yang menilai kondisi ekonomi baik sebanyak 33,8 persen, sedang 35,4 persen.

Sementara, dalam survei terbaru setelah pemilu, ada 40,6 responden yang menilai kondisi ekonomi buruk. Sedangkan yang menganggap kondisi ekonomi baik sebesar 33,9 persen, sedang 24,2 persen.

“Sebelum pemilu, lebih banyak yang mengatakan positif kondisi ekonomi nasional, ketimbang yang kita temukan hari ini,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia, Burhanuddin Muhtadi, dalam konferensi pers daring, Rabu (28/2/2024).

Baca juga: Survei Indikator: Kepuasan Publik terhadap Jokowi Turun Jadi 76,6 Persen

Survei terbaru Indikator memerinci, hanya 6,5 persen responden yang menilai kondisi ekonomi nasional sangat baik. Lalu, 27,4 persen responden menilai baik.

Selanjutnya, ada 24,2 persen yang menganggap kondisi ekonomi nasional sedang, 27,9 persen buruk, dan 12,7 persen sangat buruk. Sisanya, 1,3 persen responden menjawab tidak tahu atau tidak jawab.

Burhanuddin meyakini, meningkatnya persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi nasional disebabkan oleh kelangkaan dan melonjaknya harga beras.

“Jawabannya sangat terang benderang, yaitu karena kenaikan harga beras,” ujarnya.

Survei juga merekam persepsi publik terhadap penegakan hukum nasional. Lagi-lagi, terjadi peningkatan persepktif negatif pada survei setelah Pemilu 2024.

Menurut survei sebelum pemilu atau 12-13 Februari 2024, ada 27,5 persen responden yang menilai penegakan hukum di Tanah Air buruk. Sementara, yang menilai baik sebanyak 39,5 persen, yang menganggap sedang 31,0 persen.

Sementara, pada survei terbaru setelah pemilu, responden yang menilai penegakan hukum buruk naik menjadi 33,5 persen. Lalu, yang menilai baik turun jadi 30,9 persen, pun yang menganggap sedang merosot menjadi 25,0 persen.

Meningkatnya persepsi negatif publik terhadap kondisi ekonomi dan penegakan hukum nasional disebut berkorelasi dengan tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden. Dalam survei terbaru indikator, angka kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi turun dari 78,6 persen menjadi 76,6 persen.

“Kalau kita lihat, trennya ada penurunan, dari 78,6 persen survei sebelum pemilu, sekarang menjadi 76,6 persen, turun kurang lebih 2 persen,” terang Burhanuddin.

Pada saat bersamaan, persentase responden yang kurang puas/tidak puas terhadap kinerja Presiden mengalami sedikit kenaikan. Jumlahnya sebesar 20,3 persen pada survei 12-13 Februari 2024, dan naik menjadi 20,7 persen pada survei 18-21 Februari 2024.

Halaman:


Terkini Lainnya

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Komnas HAM Soroti 8 Orang Tewas dan Belasan Luka akibat Kontak Senjata di Papua pada Maret-April 2024

Nasional
Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Soal Normalisasi Hubungan dengan Israel, Anggota Komisi I: Jangan OECD Jadi Alat Tekan Kebijakan Indonesia

Nasional
Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Kemenlu Imbau WNI Tunda Perjalanan ke Iran dan Israel

Nasional
Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Kakorlantas Ingatkan Pemudik Tak Tempramental di Jalan Saat Arus Balik Lebaran 2024

Nasional
'Contraflow' Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

"Contraflow" Dihentikan di Km 72 sampai Km 47 Tol Cikampek

Nasional
Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Kemenlu: Tak Ada WNI Terdampak Serangan Iran ke Israel Sejauh Ini

Nasional
Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Berakhir Pekan di Sumut, Presiden Jokowi Ajak Cucunya Mengenal Satwa

Nasional
Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Gerindra Dinilai Lebih Butuh PDI-P untuk Kurangi Dominasi Golkar

Nasional
Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Kemerdekaan Palestina Jadi Syarat RI Normalisasi Hubungan dengan Israel

Nasional
Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Mungkinkah Prabowo Pertemukan Jokowi, SBY, dan Megawati dalam Satu Meja?

Nasional
'One Way' Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

"One Way" Diperpanjang di Km 414 Tol Kalikangkung hingga Km 72 Tol Cipali

Nasional
Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 16 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Pengamat Sebut Penyebutan KKB Jadi OPM Langkah Maju dari Pemerintah

Nasional
Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Cerita Samsuri Bandingkan Fasilitas Kereta Api Dulu dan Sekarang, bagai Langit dan Bumi

Nasional
Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, 'Safety Car' Bakal Kawal Pemudik

Buntut Kecelakaan Maut di Jalur Contraflow Tol Cikampek, "Safety Car" Bakal Kawal Pemudik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com