Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Utang Indonesia Meningkat Lebih dari Rp 5.000 Triliun, Komisi XI DPR: Bisa Perburuk Kondisi Anggaran

Kompas.com - 29/02/2024, 19:06 WIB
Nethania Simanjuntak,
Mikhael Gewati

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) Ecky Awal Mucharam menilai, utang Indonesia yang meningkat secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir harusnya menjadi lampu kuning bagi pemerintah.

"Penambahan (utang) ini bisa semakin memperburuk kondisi anggaran negara," tutur politisi dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut seperti diberitakan dpr.go.id, Kamis (29/2/2024).

Ecky Awal Mucharam juga menyampaikan bahwa utang yang selama ini diterbitkan oleh pemerintah hanya digunakan untuk menambal beban utang yang lain, sehingga pemerintah belum mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi.

Hal tersebut, kata dia, diawali dari defisit keseimbangan primer yang kemudian mulai melebar pada 2015, dan semakin melebar sejak 2019.

“Saya memantau utang pemerintah meningkat signifikan sejak 10 tahun terakhir. Peningkatan utang pemerintah bahkan mencapai lebih dari Rp 5.000 triliun sejak 2014,” ujar Ecky.

Baca juga: Utang Indonesia Hampir Rp 8.000 Triliun, Kemenkeu Ungkap Penyebabnya

Ecky Awal Mucharam pun membantah klaim pemerintah yang menyatakan bahwa utang Indonesia berada pada kondisi yang aman. Klaim ini didasarkan pada rasio utang terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional.

Dia menjelaskan, Badan Anggaran (Banggar) DPR sebelumnya mengungkapkan bahwa PDB tidak menggambarkan kondisi penerimaan negara yang digunakan untuk membayar utang.

“Seharusnya profil risiko utang dapat dilihat dari rasio yang lebih ideal. Misalnya, dengan menggunakan debt to service ratio (DSR). Alat ini digunakan untuk menggambarkan bagaimana utang dibandingkan dengan kemampuan devisa untuk membayar utang tersebut," ujarnya.

Ecky juga mengatakan, jika utang meningkat tanpa diikuti oleh peningkatan ekspor dan penerimaan dari devisa lain, ketersediaan dollar Amerika Serikat (AS) untuk membayar utang akan semakin terbatas.

Baca juga: Ekonom: Rasio Utang Indonesia Masih Tergolong Aman dan Bermanfaat bagi Pembangunan

"Hal ini akan menjadi alarm yang nyata bagi fiskal dan perekonomian kita. Dengan adanya peningkatan utang, saya berharap persoalan ini bisa dilihat secara lebih serius lagi oleh pemerintah. Peningkatan utang saat ini berada di situasi yang cukup berisiko," paparnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 20 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi 'Amicus Curiae' di MK

TKN Klaim 10.000 Pendukung Prabowo-Gibran Akan Ajukan Diri Jadi "Amicus Curiae" di MK

Nasional
Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Tepis Tudingan Terima Bansos, 100.000 Pendukung Prabowo-Gibran Gelar Aksi di Depan MK Jumat

Nasional
Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Jaksa KPK Sentil Stafsus SYL Karena Ikut Urusi Ultah Nasdem

Nasional
PAN Minta 'Amicus Curiae' Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

PAN Minta "Amicus Curiae" Megawati Dihormati: Semua Paslon Ingin Putusan yang Adil

Nasional
KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

KPK Ultimatum.Pengusaha Sirajudin Machmud Hadiri Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

KSAU Pimpin Sertijab 8 Pejabat Utama TNI AU, Kolonel Ardi Syahri Jadi Kadispenau

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Pendukung Prabowo-Gibran Akan Gelar Aksi di MK Kamis dan Jumat Besok

Nasional
Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Menteri PAN-RB Enggan Komentari Istrinya yang Diduga Diintimidasi Polisi

Nasional
Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Pengemudi Fortuner yang Mengaku Adik Jenderal Juga Dilaporkan Korban ke Puspom TNI

Nasional
LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

LPSK Berikan Perlindungan Fisik kepada Eks Ajudan dan Sopir Syahrul Yasin Limpo

Nasional
Menko PMK Sebut Pembangunan 'Buffer Zone' Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Menko PMK Sebut Pembangunan "Buffer Zone" Pelabuhan Merak Terhambat Pembebasan Lahan

Nasional
Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Pemerintah Bakal Rekrut 200.000 CASN untuk Ditempatkan di IKN

Nasional
MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

MK: Amicus Curiae yang Diserahkan Setelah Tanggal 16 April Tak Jadi Pertimbangan dalam RPH

Nasional
Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Ungkit Prabowo-Gibran Selalu Dituding Curang, TKN: Kami Sulit Menahan Pendukung untuk Tidak Reaktif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com