Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Jokowi "Groundbreaking" Kantor Bank BNI 46 di IKN

Kompas.com - 29/02/2024, 18:54 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo melakukan peletakan batu pertama (groundbreaking) pembangunan Gedung Kantor Bank BNI 46 di kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (29/2/2024).


Dalam sambutannya, Kepala Negara menyampaikan visi transformasi ekonomi dan infrastruktur di IKN.

Ia menggarisbawahi pentingnya perubahan pola ekonomi lama ke pola ekonomi baru, untuk menanggapi cepatnya perubahan lanskap ekonomi global dan geopolitik.

“Lanskap politik global juga berubah semuanya, geopolitik juga berubah semuanya, sehingga apapun Ibu Kota Nusantara ini harus betul-betul menjadi bagian dari transformasi ekonomi Indonesia,” kata Jokowi dalam siaran pers Sekretariat Presiden, Kamis.

Baca juga: IKN Jadi Peluang Besar bagi Pengusaha Mebel

Mantan Wali Kota Solo ini mengapresiasi inisiatif Bank BNI dalam membangun perbankan digital atau di kawasan klaster industri keuangan dan perbankan IKN.

Jokowi berharap, langkah ini mendorong masyarakat lebih mengadopsi teknologi digital dalam kehidupan sehari-hari.

“Saya senang Bank BNI membangun digital banking di sini untuk mendorong masyarakat kita agar betul-betul lari semuanya ke hal-hal yang berkaitan dengan digital,” tutur dia.

Adapun dalam upaya meningkatkan aksesibilitas ke IKN, pembangunan jalan tol dan bandara baru akan mempermudah akses menuju IKN.

Dengan masifnya infrastruktur, perjalanan dari berbagai kota seperti Jakarta dan Balikpapan ke IKN menjadi lebih singkat.

Baca juga: TNI AD Masih Kaji Perlu Tidaknya Kodam Khusus untuk IKN

Ia meyakini, pembangunan infrastruktur merupakan langkah strategis untuk meningkatkan aktivitas ekonomi.

“Kita harapkan dengan adanya fasilitas jalan tol, fasilitas bandara, airport, traffic ke IKN ini menjadi makin ramai dan kita harapkan Kota Nusantara ini akan menjadi sebuah kota yang hidup," ucap Jokowi.

Turut mendampingi Presiden dalam kegiatan tersebut yakni Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.

Lalu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Agus Harimurti Yudhoyono, dan Kepala Otorita IKN Bambang Susantono.

Hadir juga Ketua Dewan Pertimbangan Presiden Wiranto, Kepala Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Pj. Gubernur Kalimantan Timur Akmal Malik, Pj. Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun, Kurator Pembangunan IKN Ridwan Kamil, dan Direktur Utama Bank BNI 46 Royke Tumilaar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

KPK Ancam Pidanakan Pihak yang Halangi Penyidikan TPPU Gubernur Malut

Nasional
KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

KPK Sita Aset Gubernur Malut Rp 15 Miliar dari Nilai TPPU Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada 'Abuse of Power'

Mantu Jokowi Akan Maju Pilkada Sumut, PDI-P Singgung Jangan Ada "Abuse of Power"

Nasional
Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Menantu Jokowi Bakal Maju Pilkada Sumut, PDI-P: Jangan Terjadi Intervensi

Nasional
Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Isu Tambah Kementerian dan Bayang-bayang Penambahan Beban Anggaran

Nasional
Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Eks Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin Mangkir dari Panggilan KPK

Nasional
Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Kementan Era SYL Diduga Beri Auditor BPK Rp 5 Miliar demi Opini WTP, Anggota DPR: Memalukan

Nasional
Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Sekjen DPR Indra Iskandar Minta KPK Tunda Pemeriksaan

Nasional
Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Pansel Capim KPK Masih Digodok, Komposisinya 5 Unsur Pemerintah dan 4 Wakil Masyarakat

Nasional
Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Bukan Pengurus Pusat PDI-P, Ganjar Disarankan Bikin Ormas agar Tetap Eksis di Politik

Nasional
Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Korlantas Polri Kerahkan 1.530 Personel BKO untuk Agenda World Water Forum Bali

Nasional
Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Program Deradikalisasi BNPT Diapresiasi Selandia Baru

Nasional
Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Kirim Surat Tilang Lewat WA Disetop Sementara, Kembali Pakai Pos

Nasional
Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Polri Setop Sementara Kirim Surat Tilang Lewat WhatsApp, Bakal Evaluasi Lebih Dulu

Nasional
Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Selain Eko Patrio, PAN Juga Dorong Yandri Susanto Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com