Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

TNI AD Masih Kaji Perlu Tidaknya Kodam Khusus untuk IKN

Kompas.com - 29/02/2024, 17:52 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - TNI Angkatan Darat (AD) masih mengkaji perlu tidaknya membangun Komando Daerah Militer (Kodam) khusus di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur.

Untuk saat ini, sudah ada Kodam VI/Mulawarman yang meliputi pertahanan wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.

“Nanti dilihat bertahap, kalau sudah mulai betul-betul melaksanakan pemerintahan, kita akan berpikir bagaimana, apakah memang diperlukan suatu kodam atau tidak. Tetap terus dikaji,” kata Kepala Staf TNI AD (KSAD) Jenderal Maruli Simanjuntak usai Rapim TNI AD di Gedung Balai Kartini, Jakarta Selatan, Kamis (29/2/2024).

Baca juga: TNI AD Bakal Diperkuat 2 Pesawat CN235-220 Buatan PT DI

Rencananya, TNI AD juga akan menggelar 18 satuan di IKN. Saat ini, matra darat sudah membangun Komando Distrik Militer (Kodim) di IKN.

“Ada kodim, sambil berjalan pembangunan Koramil (Komando Rayon Militer) dan lain sebagainya. Kita akan lengkapi batalyon-batalyon yang sudah ada di sana,” ujar Maruli.

Sebelumnya, TNI AD memang berencana akan menggelar Kodam di setiap provinsi, termasuk di Kalimantan Timur yang notabene provinsi dari wilayah IKN.

Berdasarkan paparan yang disampaikan Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto pada Rapim TNI-Polri, Rabu (28/2/2024), akan ada 37 Kodam yang digelar.

Baca juga: KSAD Maruli Sebut TNI AD Akan Tempatkan 18 Satuan di IKN

Ini artinya, akan ada penambahan 22 Kodam baru, melengkapi 15 Kodam yang sudah ada.

“Proyeksi ke depan TNI akan menggelar total 37 Kodam di seluruh Indonesia sehingga direncanakan akan ada penambahan 22 Kodam baru, melengkapi 15 Kodam yang sudah ada saat ini,” kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen R Nugraha Gumilar.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Komisi III Buka Kans Panggil Kabareskim soal Kasus Vina Cirebon

Komisi III Buka Kans Panggil Kabareskim soal Kasus Vina Cirebon

Nasional
KPK Sebut Putusan Sela yang Bebaskan Gazalba Saleh Ngawur dan Konyol

KPK Sebut Putusan Sela yang Bebaskan Gazalba Saleh Ngawur dan Konyol

Nasional
Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Saksi Sebut Sekjen Hermawi Taslim Tahu Acara Partai Nasdem Dibiayai Kementan Rp 850 Juta

Nasional
Penampakan Caleg PKS Tersangka Narkoba Tiba di Bareskrim

Penampakan Caleg PKS Tersangka Narkoba Tiba di Bareskrim

Nasional
Ingin Khofifah Gandeng PDI-P di Pilkada Jatim, Said: Alangkah Baiknya Jatim Itu Belah Semangka

Ingin Khofifah Gandeng PDI-P di Pilkada Jatim, Said: Alangkah Baiknya Jatim Itu Belah Semangka

Nasional
Pemilik Burj Khalifa Temui Prabowo, Ingin Bangun Pariwisata Indonesia

Pemilik Burj Khalifa Temui Prabowo, Ingin Bangun Pariwisata Indonesia

Nasional
Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, asal...

Dirut BPJS: Dokter Asing Boleh Layani Pasien BPJS Kesehatan, asal...

Nasional
Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Syukur Aisyah Rumahnya Direnovasi, Tak Lagi Tidur Beralas Tanah dan BAB di Plastik

Nasional
Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Ada Dugaan Jampidsus Dikuntit Densus, Menko Polhukam Sebut Hubungan Polri-Kejagung Aman

Nasional
Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Kementan Danai Acara Partai Nasdem untuk Caleg DPR RI Rp 850 Juta

Nasional
Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Jampidsus Dilaporkan Dugaan Korupsi, Ketua KPK: Semua Aduan Ditangani dengan Prosedur Sama

Nasional
Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Kalah di Putusan Sela, KPK Akan Bebaskan Lagi Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Megawati Kritik Revisi UU MK, PDI-P Pertimbangkan Layangkan Nota Keberatan Saat Paripurna DPR

Nasional
Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang Tidak Bekerja untuk Rakyat, 'Out'

Ingatkan Kader PDI-P, Megawati: Yang Tidak Bekerja untuk Rakyat, "Out"

Nasional
Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Jampidsus Diduga Dikuntit Densus 88, Menko Polhukam: Mungkin Berita Itu Simpang Siur

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com